TOPIK
		DPRD Kalteng
	
	
		
				
	        
					        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Belum diterapkannya sistem pembayaran non-tunai atau online, secara menyeluruh di Kantor Samsat Kalteng masih jadi sorotan anggota DPRD Kalteng
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota DPRD Dapil Kotim-Seruyan Sudarsono mengingatkan agar vendor penyedia makanan di Sekolah Rakyat bisa bekerja profesional dan pengawasan
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo Gibran (GARDA MBG), gelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah, menyoroti belum optimalnya realisasi kebun plasma oleh sejumlah perusahaan perkebunan di daerah ini
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota Komisi I DPRD Kalteng Purdiono, meminta adanya penjelasan secara terbuka penyebab antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bagi warga
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon menekankan, agar pusat melakukan penyesuaian pemberian angaran atasi jalan nasional rusak
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur jalan akan diupayakan agar bisa masuk dalam program pembangunan tingkat provinsi.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari menyebut, sektor pendidikan dan kesehatan jangan sampai terganggu imbasnya penurunan anggaran
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Realisasi program strategis nasional pencetakan sawah di Kalteng masih jauh dari target masih 22 ribu hektare saja, jadi sorotan DPRD Kalteng
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota DPRD Kalteng, Muhajirin meminta agar Pemprov Kalteng menjelaskan langkah konkret mengejar target penurunan angka kemiskinan.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering menyampaikan, proses pembahasan Raperda RTRWP sebenarnya tinggal dilanjutkan oleh mereka
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Fraksi PDIP meminta Pemerintah Provinsi menjelaskan cara untuk mengelola defisit Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) 2026 mendatang
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Satu diantara poin penting dalam peraturan baru tersebut ialah perubahan mekanisme perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Lohing Simon mendesak agar persoalan tata ruang dan tumpang tindih lahan dapat diselesaikan oleh pemerintah
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas menilai, lemahnya pengawasan membuat praktik pertambangan sering menimbulkan persoalan baru.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, legislator dari dapil Kotawaringin Timur dan Seruyan, menyoroti  banjir di Desa Hanjalipan Kotim
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono menegaskan, perlu adanya peran dari sekolah untuk atasi gangguan kesehatan jiwa pelajar di Kotim
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Para siswa mengeluhkan sakit perut, mual, dan pusing, hingga akhirnya mendapatkan penanganan medis.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Waket Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, tanggapi soal penutupan aktivitas PT Workshop 88 di Desa Patas I, Kabupaten Barito Selatan.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 26 perusahaan tambang batu bara di Kalteng, Selasa (30/9/2025).
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Anggota Komisi I DPRD Kalteng Purdiono, menyoroti pajak alat berat yang tak masuk pendapatan daerah. Menurutnya, perlu regulasi untuk pungutan
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 24 dan 25 Tahun 2025.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah menegaskan, reklamasi pascatambang adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa diabaikan oeh PBS tambang
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Program MBG dirancang membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan  dan menggerakkan ekonomi.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari mengatakan, aspirasi mahasiswa difokuskan pada tiga isu utama.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Sejumlah guru honor non-Guru Tidak Tetap (non-GTT) di Kalteng  di sekolah swasta mengaku hanya menerima honor sekitar Rp10 ribu per jam mengajar
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto tegaskan untuk memfasilitasi tuntutan dari guru PPPK swasta yang kemungkinan tak diangkat oleh pusat
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Koalisi Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG) Kalimantan Tengah menyerahkan, laporan terkait pelanggaran hak atas pangan dan gizi ke DPRD Kalteng.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kurangnya lapangan kerja dan ancaman narkoba dinilai menjadi masalah utama yang tengah membelit masyarakat Kalimantan Tengah.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ia menegaskan, perusahaan tersebut wajib melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 yang hingga kini belum dijalankan.
					 
										
				   
		    			
		 
	     	
	 
 		 
		
	    	
			
		
	
		© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
	 
	
		
All Right Reserved