DPRD Kalteng

Kalteng Masuk Jalan Nasional Rusak Terpanjang di Indonesia, DPRD Minta Penyesuaian Anggaran

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon menekankan, agar pusat melakukan penyesuaian pemberian angaran atasi jalan nasional rusak

TRIBUNKALTENG.COM/ MUHAMMAD IQBAL ZULKARNAIN
WAWANCARA - Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng, belum lama ini. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan panjang jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 191,56 kilometer.

Data tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR tahun 2024, menempatkan Kalteng di peringkat pertama secara nasional.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon menekankan, kondisi ini bukan semata-mata akibat minimnya perhatian pemerintah daerah, melainkan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

“Penanganan dan pembiayaannya melalui Kementerian PUPR, dan di daerah ada perwakilannya, yaitu Balai PUPR,” ujar Lohing, Kamis (30/10/2025).

Lohing menjelaskan, luasnya wilayah Kalteng yang merupakan provinsi terluas di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur. Namun, alokasi dana dari pusat justru terus menurun.

“Sekarang anggaran dari pusat untuk penanganan jalan di Kalteng turun menjadi kurang dari 30 persen dibanding sebelumnya. Sebelumnya, rata-rata alokasinya mencapai Rp1 triliun (sebelum tahun 2025),” terangnya.

Ia menekankan, jumlah dana yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah maupun panjang ruas jalan negara di Kalteng. 

Lebih lanjut, ia menilai pengurangan anggaran ini berdampak langsung pada lambatnya perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah. 

“Bahkan jika dana mencapai Rp1 triliun, kebutuhan perbaikan jalan tetap belum tercukupi dengan dana yang ada itu, tentu kurang memadai,” katanya.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur, mendorong Kementerian PUPR meninjau kembali kebijakan alokasi dana infrastruktur.

Sebab, ketidakcukupan anggaran membuat kerusakan jalan terus bertambah setiap tahun, khususnya bagi wilayah dengan panjang jalan negara yang luas seperti Kalteng.

“Jangan sampai provinsi terluas justru mendapat porsi anggaran paling kecil, Kami berharap Kementerian PUPR bisa menyesuaikan anggaran dengan luas wilayah dan panjang jalan negara di Kalteng,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved