DPRD Kalteng Desak Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat Kotim, Vendor Diminta Lebih Profesional

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Sekolah Rakyat di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), tengah menjadi perhatian publik setelah muncul keluhan terkait makanan yang disajikan kepada siswa dan diduga belum matang sempurna.

Informasi mengenai kondisi tersebut beredar luas di masyarakat dan media sosial beberapa waktu lalu. 

Sejumlah siswa dikabarkan mengeluhkan rasa serta aroma hidangan yang disajikan pihak vendor penyedia makanan.

“Jika terdapat kekurangan-kekurangan, kita minta segera diperbaiki,” ujarnya Anggota DPRD Kalteng Sudarsono secara singkat, saat dihubungi TribunKalteng.com melalui aplikasi pesan daring, Jumat (31/10/2025).

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kotawaringin Timur–Seruyan itu menegaskan, pentingnya klarifikasi terbuka dari pihak penanggung jawab program agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Pihak penanggung jawab perlu segera memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tambah mantan Bupati Seruyan tersebut.

Sudarsono juga mengingatkan, tujuan utama Sekolah Rakyat ialah memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk gizi dan kenyamanan belajar, terpenuhi dengan baik. 

Karena itu, setiap keluhan harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, juga turun langsung meninjau, serta melalukan evaluasi menyeluruh kepada pihak sekolah dan vendor penyedia makanan pasca viralnya video makanan belum matang yang disajikan kepada siswa. 

“Kami dari pemerintah daerah langsung turun melakukan evaluasi. Kami kumpulkan kepala sekolah, guru, pamong, wali asuh, wali asrama, termasuk vendor penyedia makanan,” ujar Irawati, Rabu (30/10/2025).

Menurutnya, kejadian yang sempat viral tersebut murni merupakan kelalaian dari pihak vendor atau pendor makanan, bukan dari pihak sekolah. 

Namun, ia menegaskan bahwa setiap kesalahan harus segera diperbaiki agar tidak kembali terjadi. 

“Setiap kelalaian yang dilakukan langsung diganti oleh vendor. Pengawasan tetap berjalan, jadi kami fokus mengevaluasi agar kualitasnya meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah tidak ingin masalah kecil membesar dan merusak citra sekolah. 

Terlebih, Sekolah Rakyat Kotim kini menjadi perhatian hingga tingkat nasional.