Program MBG Dinilai Belum Siap, Mahasiswa Palangka Raya Tuntut Evaluasi Menyeluruh BGN dan SPPG

Ringkasan Berita:

• Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo Gibran (GARDA MBG) menggelar aksi, di depan kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis (30/10/2025).
• Koordinator Lapangan, Jales Veva Jaya Mahe.
• Mereka menyoroti, lemahnya kesiapan infrastruktur dalam pelaksanaan kebijakan nasional yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
• Mereka mempertanyakan MBG.
•  

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo Gibran (GARDA MBG) menggelar aksi, di depan kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis (30/10/2025).

Setelah diizinkan masuk ke halaman kantor dewan provinsi, massa aksi duduk melingkar dan menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian.

Koordinator Lapangan, Jales Veva Jaya Mahe menyoroti, lemahnya kesiapan infrastruktur dalam pelaksanaan kebijakan nasional yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Perlu dipertanyakan kembali kesiapan infrastruktur di lapangan, terutama dari pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujarnya.

Baca juga: Breaking News, Demo Hari Ini Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian Aksi di Depan Kantor Gubernur

Menurutnya, berbagai masalah yang muncul, termasuk kasus keracunan massal yang terjadi beberapa waktu lalu, menjadi bukti bahwa pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan gizi belum disertai kesiapan fasilitas pendukung yang memadai.

“Dari hasil penelusuran kami di lapangan, infrastruktur yang mereka miliki memang belum memadai," tegasnya. 

"Bahkan, karena kuota yang diterima terlalu banyak, distribusi menjadi tidak maksimal, makanan jadi cepat basi dan menyebabkan keracunan,” ungkap Jales.

Sementara itu, Pjs Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas Palangka Raya (UPR), Satria Bintang Erja Hamadani menyampaikan, sejumlah tuntutan.

Termasuk, perbaikan sistem kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bintang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang struktur kepemimpinan BGN agar lebih profesional dan berbasis keilmuan.

“Kami menuntut agar Presiden Prabowo melakukan reformasi pada BGN dengan melibatkan minimal 50 persen ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan akademisi di jajaran kepemimpinan,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa juga meminta Presiden untuk mengevaluasi serta mencopot purnawirawan TNI/Polri yang menduduki jabatan di lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Menurut mereka, pembenahan struktur kelembagaan menjadi langkah awal penting agar program pemenuhan gizi nasional benar-benar berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Para mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya terkait penataan kembali lembaga gizi nasional agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.