DPRD Kalteng

Digitalisasi PAD Belum Efektif, Penerapan Sistem Pembayaran Online di Samsat Kalteng Disorot

Belum diterapkannya sistem pembayaran non-tunai atau online, secara menyeluruh di Kantor Samsat Kalteng masih jadi sorotan anggota DPRD Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM/ MUHAMMAD IQBAL ZULKARNAIN
WAWANCARA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw saat diwawancarai di Kantor DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Belum diterapkannya sistem pembayaran non-tunai atau online, secara menyeluruh di Kantor Samsat Kalteng menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat

Kondisi ini dinilai mencerminkan bahwa penerapan digitalisasi pendapatan daerah masih belum berjalan maksimal.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan tercapai tanpa adanya efisiensi, transparansi, dan perluasan basis penerimaan melalui sistem digital.

“Peningkatan PAD tidak mungkin berhasil tanpa adanya efisiensi, transparansi dan perluasan basis penerimaan dengan sistem pembayaran non-tunai serta aplikasi terintegrasi,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Menurut Hero, digitalisasi penerimaan daerah menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Ia menilai, penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, Fraksi Demokrat belum menemukan adanya langkah konkret yang mengarah pada efisiensi dan digitalisasi perluasan basis penerimaan PAD.

“Kami belum melihat adanya strategi yang menyinggung soal efisiensi dan digitalisasi dalam dokumen tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut, hingga kini transaksi di kasir Kantor Samsat Kalteng masih dilakukan secara tunai. 

“Padahal teknologi dan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS sudah tersedia dan mudah diterapkan,” tegasnya.

Hero menambahkan, penerapan sistem pembayaran digital di seluruh lini pelayanan publik perlu segera diwujudkan agar upaya transparansi dan peningkatan PAD benar-benar berdampak nyata bagi daerah.

 

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved