Berita Populer Kalteng, UMP 2026 Belum Ditetapkan Pemprov, Program MBG Dievaluasi Menyeluruh

Belum Ada Kepastian UMP Kalteng 2026, Pemprov Tegaskan Suara Buruh Tetap Didengar

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kalteng masih belum menetapkan UMP 2026, karena masih menunggu regulasi atau aturan dari pemerintah pusat.
• Kepala Disnakertrans Kalteng mengatakan, pihaknya tetap akan mengakomodir suara buruh untuk penetapan UPM 2026 mendatang sesuai dan relevan.
• Penetapan UMP 2026 ini tidak hanya menekankan pada nominal semata, namun kepada kesejahteran pekerja dan hak-hak mereka.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah 2026, hingga kini masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Namun, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalteng memastikan, aspirasi para pekerja dan serikat buruh tetap menjadi bagian penting dalam proses pembahasan nantinya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kalteng Farid Wajdi mengatakan, pihaknya belum menerima formulasi perhitungan UMP 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Regulasi tersebut menjadi dasar perhitungan yang wajib diacu seluruh daerah.

“Kami belum mendapatkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang formulasi perhitungan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2026,” ujar Farid, Rabu (19/11/2025).

Baca Selengkapnya

Ditanya Soal Data Ketersediaan BBM di Kalteng, Pertamina Minta Ajukan Surat Resmi dari Media

Ringkasan Berita:

• Laporan keterbatasan BBM di sejumlah SPBU di Palangka Raya, kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pasokan bahan bakar patut diketahui publik.
• Namun sayangnya PT Pertamina Patra Niaga Kalteng sepertinya enggan untuk memberikan data ketersediaan BBM dan meminta pengajuan secara resmi dari media.
• Anggota DPRD Kalteng Abdul Hafid soroti minimnya lembaga publik atau pemerintah keterbukaan informasi publik.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Di tengah antrean dan laporan keterbatasan BBM di sejumlah SPBU di Palangka Raya, kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pasokan bahan bakar di Kalimantan Tengah semakin meningkat.

Untuk memastikan kondisi tersebut, TribunKalteng.com mencoba meminta data kebutuhan dan alokasi BBM kepada PT Pertamina Patra Niaga Kalteng. 

Namun, permintaan data tersebut belum dapat diberikan secara langsung.

Melalui staf internal, Pertamina menyampaikan, pengajuan data harus dilakukan melalui surat resmi sebelum diproses lebih lanjut.

“Untuk kebutuhan data bisa menyurat ke SAM Retail Kalteng PT Pertamina Patra Niaga,” demikian penjelasan staf internal kepada Tribunkalteng.com, Kamis (20/11/2025).

Baca Selengkapnya

Plt Sekda Kalteng Tegaskan Pemotongan TPP Pemprov 30 Persen Kebijakan Bersifat Sementara

Ringkasan Berita:

• Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung menjelaskan, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pemprov hanya bersifat sementara.
• Leonard menegaskan, hal itu dilakukan karena APBD 2026 turun hampir 50 persen dari tahun-tahun lalu.
• Ia memastikan seluruh jajaran tetap akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sembari berharap kondisi keuangan daerah kembali membaik tahun mendatang.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng, memastikan akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen.

Kebijakan ini diambil menyusul menurunnya kemampuan keuangan daerah pada APBD 2026.

Pemotongan tersebut diberlakukan untuk seluruh golongan ASN di lingkungan Pemprov Kalteng.

Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung menjelaskan, penyesuaian ini harus dilakukan agar pemerintah daerah tetap dapat memenuhi berbagai target dan kewajiban sesuai arah kebijakan nasional.

“Kita harus menyesuaikan target-target dari pemerintah pusat kepada kita yang bertuang dalam RPJMD, indikator kinerja utama daerah, kemudian juga ada standar pelayanan minimum, itu juga harus kita penuhi,” ujar Leonard, Kamis (20/11/2025).

Baca Selengkapnya

Walhi Kalteng: COP30 Tawarkan Solusi Palsu, Masyarakat Adat Terancam Terjebak Industri Karbon

Ringkasan Berita:

• Walhi Kalteng menyebut, transisi energi yang dicanangkan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) adalah solusi palsu.
• Bukan tanpa alasan melalui karbon market seperti kredit karbon, masyarakat adat pun terancam terjebak industri karbon.
•  Proyek karbon ini juga dapat memicu krisis di tingkat lokal hingga terwujud dalam lonjakan konflik agraria karena ruang hidup masyarakat adat terus berkurang.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Wahana Lingkungam Hidup Kalimantan Tengah atau Walhi Kalteng menyebut, transisi energi yang dicanangkan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) adalah solusi palsu.

Untuk diketahui, COP30 merupakan pertemuan tahunan tentang perubaham iklim. Konferensi yang berlangsung di Belem, Brazil pada 10-21 November 2025 ini di antaranya bertujuan untuk membahas komitmen negara-negara terhadap aksi iklim termasuk Indonesia.

Menanggapi tujuan konferensi COP30 itu, Walhi Kalteng serta anggota organisasinya, menyuarakan klaim transisi energi di Indonesia hanyalah retorika kosong yang gagal.

Dalam siaran pers tertulis, Walhi Kalteng menilai, transisi energi ini bukan solusi, melainkan pemindahan krisis. Selama ketidakadilan sosial ekologis terus dipraktikan di tingkat tapak seperti perampasan tanah hingga eksploitasi, klaim transisi hanyalah ilusi.

Manager Departemen Advokasi, Kajian dan Kampanye WALHI Kalteng, Janang Firman mengatakan, COP 30 tidak seutuhnya memberikan solusi konkret bagi masyarakat adat dalam hal keamanan atas ruang hidupnya.

Baca Selengkapnya

Standar Kebersihan MBG Disorot Usai Temuan Ulat, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kalteng soroti temuan ulat di menu MBG, bakal melakukan evaluasi menyeluruh bagi seluruh dapur SPPG  yang ada di Kalteng.
• Hal itu dilakukan agar memastikan program BMG ini terutama dari sisi keamanan makana tetap terjaga dengan baik, dan merugikan banyak pihak.
• Menegaskan semua pihak terkait juga ikut dalam pengawasan program MBG berjalan dengan baik dan tak menimbulkan masalah ke depannya.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA -Temuan ulat pada lauk makan siang program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya memicu sorotan publik, Rabu (12/11/2025) lalu.

Menanggapi kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) meminta, seluruh pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang.

Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung menegaskan, pentingnya langkah preventif dan peningkatan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

“Tentunya kita akan memberikan masukan kepada BGN dan SPPG bagaimana langkah-langkah preventif itu bisa dilakukan,” ujar Leonard, Kamis (20/11/2025).

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Baca Selengkapnya