Ditanya Soal Data Ketersediaan BBM di Kalteng, Pertamina Minta Ajukan Surat Resmi dari Media

Ringkasan Berita:

• Laporan keterbatasan BBM di sejumlah SPBU di Palangka Raya, kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pasokan bahan bakar patut diketahui publik.
• Namun sayangnya PT Pertamina Patra Niaga Kalteng sepertinya enggan untuk memberikan data ketersediaan BBM dan meminta pengajuan secara resmi dari media.
• Anggota DPRD Kalteng Abdul Hafid soroti minimnya lembaga publik atau pemerintah keterbukaan informasi publik.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Di tengah antrean dan laporan keterbatasan BBM di sejumlah SPBU di Palangka Raya, kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pasokan bahan bakar di Kalimantan Tengah semakin meningkat.

Untuk memastikan kondisi tersebut, TribunKalteng.com mencoba meminta data kebutuhan dan alokasi BBM kepada PT Pertamina Patra Niaga Kalteng. 

Namun, permintaan data tersebut belum dapat diberikan secara langsung.

Melalui staf internal, Pertamina menyampaikan, pengajuan data harus dilakukan melalui surat resmi sebelum diproses lebih lanjut.

“Untuk kebutuhan data bisa menyurat ke SAM Retail Kalteng PT Pertamina Patra Niaga,” demikian penjelasan staf internal kepada Tribunkalteng.com, Kamis (20/11/2025).

Informasi ini menunjukkan bahwa proses permintaan data BBM mulai dari kuota wilayah, kebutuhan harian, hingga distribusi memerlukan mekanisme administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Sementara itu, sejumlah SPBU di Palangka Raya masih melaporkan keterbatasan stok Pertamax, bahkan kehabisan dan menunggu pengiriman.

Kondisi tersebut tetap terjadi meskipun dua hari sebelumnya Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pertamina telah menggelar rapat koordinasi pada Selasa (18/11/2025) untuk membahas ketersediaan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru.

TribunKalteng.com masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Pertamina Patra Niaga Regional guna memperoleh data resmi serta perkembangan terbaru terkait distribusi BBM di wilayah Kalteng. 

Persoalan seperti ini tak hanya sekali terjadi, saat Tribunkalteng.com pun mengkonfirmasi ke instansi vertikal Badan Pelaksanaan Jalan Nasional, terkait jalan rusak terpanjang di Indonesia di Kalimantan Tengah, pun serupa dengan berdalih harus menyertakan surat resmi dari media.

Menanggapi demikian beberapa hari lalu pun membuat anggota DPRD Kalteng Abdul Hafid mengkritik kebijakan tersebut.

Baca juga: Kendala Suplai Sebabkan Warga Kota Palangka Raya Antre BBM Jenis Pertamax

Baca juga: DPRD Kalteng Soroti Antrean BBM, Purdiono: Jangan Sampai Hambat Ekonomi Warga

Menurutnya, sebagai lembaga administrasi pemerintah, BPJN justru harus membuka informasi seluas-luasnya agar publik mengetahui progres penanganan kerusakan jalan, termasuk kendala yang membuat perbaikan belum optimal.

“Sebagai anggota dewan, saya menyayangkan sikap lembaga administrasi seperti itu. Mestinya mereka terbuka dan memberikan informasi apa adanya, agar publik tahu sampai kapan persoalan jalan rusak ini bisa diselesaikan,” tegas Hafid.