Kondisi Angka Kemiskinan di Kalteng Terkini Menurut Plt Sekda Leonard S Ampung, Siapkan Strategi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung mengatakan, tingkat kemiskinan di Kalteng saat ini berada pada angka 5,19 persen, atau masih di bawah rata-rata nasional.

Ya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan akan menekan angka kemiskinan melalui strategi terpadu yang melibatkan seluruh kabupaten/kota.

Baca juga: Suara DPRD Kalteng, Maryani Sabran Sorot Soal Lahan Tani dan Minta Penertiban Perusahaan Bermasalah

Upaya tersebut mencakup pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM, stabilisasi harga, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Meski demikian, ia menilai penurunan kemiskinan tidak boleh bergantung pada program sektoral semata.

“Ya, kita bersyukur karena tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah masih terkendali, masih di bawah. Se-Indonesia pun kita masih di bawah,” kata Leonard, Kamis (20/11/2025).

Leonard menjelaskan, kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting.

Karena itu, setiap daerah didorong menyiapkan anggaran pada APBD masing-masing untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Yang kita harapkan adalah kolaborasi dari kabupaten/kota, yaitu bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui APBD yang nanti didistribusikan kepada OPD,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh ialah mendorong kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat berpendapatan rendah.

“Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan masyarakat, seperti padat karya, ini bisa untuk mengurangi kemiskinan,” jelasnya.

Selain padat karya, Pemprov juga memperkuat sektor UMKM dan industri kecil menengah. 

Kelompok masyarakat pada desil 1, 2, dan 3 didorong untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif agar pendapatan mereka meningkat.

“Ini yang perlu kita dorong lagi, sehingga masyarakat di tingkat desil 1, 2, dan 3 bisa lebih berkontribusi untuk meningkatkan pendapatannya,” katanya.

Lebih lanjut, inflasi juga menjadi faktor yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan. 

Karena itu, pemerintah daerah diimbau melakukan berbagai upaya stabilisasi harga, termasuk operasi pasar dan pasar murah.