Realita Sawit Kalteng, Sulitnya Perusahaan Memberikan Hak Masyarakat untuk Kebun Plasma

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B Aden saat berdialog dengan perwakilan peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu berjanji segera menindaklanjuti tuntuan aksi.

Herson B Aden menegaskan, pemerintah provinsi akan segera memanggil pihak kabupaten dan perusahaan terkait.

“Kita akan segera menggelar rapat dan memanggil pihak kabupaten, karena yang paling mengetahui secara detail mengenai koperasi dan kondisi masyarakat di sekitarnya adalah pihak kabupaten,” ujarnya.

Herson menjelaskan, penyaluran plasma diatur melalui mekanisme CPCL (Calon Penerima Calon Lahan) yang ditetapkan dengan SK Bupati.

“Di situ ada kesepakatan antara masyarakat, koperasi, dan perusahaan, termasuk berapa porsi yang akan diterima masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, perusahaan tetap akan mengelola plasma, sementara koperasi yang menyalurkan manfaatnya kepada anggota.

“Kita harapkan hal ini bisa segera dilaksanakan, mungkin minggu depan. Nantinya kita akan undang pemerintah kabupaten, koperasi, serta dinas pertanian, tata ruang, dan perizinan,” tambahnya.

Menurut Herson, kelengkapan administrasi seperti CPCL menjadi syarat penting agar perusahaan dapat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).

“Kalau tidak ada CPCL atau plasma yang sah, perusahaan tidak bisa memperoleh HGU,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan.

“Yang pasti, jangan sampai ada masyarakat dirugikan karena ada pihak lain yang menerima manfaat secara dominan,” tandasnya.