Dugaan Perusahaan Milik Elit Nasional Mangkir Pajak, Gubernur Agustiar Sabran Beri Tanggapan Tegas

Ringkasan Berita:

1. Pemprov Kalteng memastikan komitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran tegaskan perusahaan yang tidak taat aturan lebih baik angkat kaki dari Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Diduga perusahaan berada di bawah figur elit nasional, sehingga upaya penagihan tidak berjalan efektif.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sikap tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh membayar pajak daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran.

Orang nomor 1 di Kalteng tersebut menanggapi informasi adanya perusahaan di Kalteng yang disebut-sebut sulit memenuhi kewajiban pajaknya.

Baca juga: Permintaan Pertamax se Kalteng Tinggi Sejak Oktober, Pertamina Tindak Petugas SPBU Curang

Baca juga: Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Ucapkan Selamat Hari Ikan Nasional 2025, Ini Sejarahnya

Baca juga: Bupati Lamandau Berikan Motivasi Siswa Belantikan Raya saat Bagikan Beasiswa dan Seragam

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunKalteng.com, perusahaan tersebut hingga kini belum melaksanakan pembayaran pajak daerah sebagaimana mestinya. 

Diduga pihak terkait telah beberapa kali disurati dan diberikan peringatan, namun tidak ada tindak lanjut sejak perusahaan itu berdiri hingga sekarang.

Salah satu faktor yang disebut turut mempersulit proses penagihan ialah kepemilikan perusahaan.

Diduga perusahaan tersebut berada di bawah figur elit nasional, sehingga upaya penagihan tidak berjalan efektif.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan mana pun yang menolak atau menghindari kewajiban pajaknya.

“Saya berdiri, saya maju begini artinya untuk pembiayaan dan sebagainya saya tidak ada beban moral dengan siapapun. Visi-misi kami adalah mengoptimalkan pendapatan daerah, pada siapapun itu, tidak peduli nanti,” tegas Agustiar pada saat pertemuan bersama awak media di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (21/11/2025) sore.

Ia menekankan bahwa penegakan aturan pajak dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk jika perusahaan tersebut dimiliki figur berpengaruh secara nasional.

“Yang tidak mau bayar, ya ada APH (Aparat Penegak Hukum). Kami tegas, tidak pandang bulu siapapun dia,” tegasnya.

Agustiar Sabran juga menjelaskan bahwa sejak ia menjabat, Pemprov Kalteng memperketat proses klarifikasi dan dialog dengan perusahaan. 

Jika sebelumnya hanya manajer atau asisten perusahaan yang datang, kini ia mewajibkan jajaran direksi hadir langsung.

“Lihat rekam jejak kami. Kalau dulu-dulu manajernya yang datang, sekarang rata-rata direkturnya. Kalau manajer saja yang datang, kami pastikan pulang, kecuali dia punya kompetensi,” katanya.

Menurutnya, perusahaan yang tidak taat aturan lebih baik angkat kaki dari Provinsi Kalimantan Tengah.

“Tidak taat dengan peraturan perundangan berlaku. Ya baik hengkang saja dari Kalimantan Tengah ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam proses pengurusan izin sekalipun, Agustiar Sabrab mengatakan dirinya meminta komitmen tertulis dari para petinggi perusahaan.

“Kami inginkan direktur utamanya punya kompetensi, komisarisnya juga. Jangan sampai yang datang manajer, dan sebagainya. Karena dua itu yang punya kompetensi. Mereka harus buat fakta integritas. Kalau mereka ingkar, ya mereka berhadapan. Saya nggak ada kepentingan, apapun saya pertaruhkan,” terang Gubernur Kalteng.

Meski bersikap tegas, Agustiar Sabran tetap meminta dukungan publik agar kebijakan penegakan aturan dapat berjalan efektif.

“Saya minta dukungan dan doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Jangan diadu saya sendiri,” pintanya.

Kini, Pemprov Kalteng memastikan komitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mengawal iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Agustiar Sabran juga  menegaskan, Kalteng tetap membutuhkan investasi, namun investasi yang hadir harus berkomitmen membangun daerah, bukan justru merugikan publik dengan mengabaikan kewajiban.

“Kalimantan Tengah ini butuh investasi, tapi yang taat aturan,” pungkasnya.

(Tribunkalteng.com)