Polisi Tembak Warga di Katingan, YLBHI Sebut Polda Pastikan Keterlibatan Haryono Tak Ada Tekanan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Haryono, saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Katingan, Kalimantan Tengah, justru menjadi tersangka. Polda Kalteng diminta memastikan Haryono tidak di bawah tekanan. 

Hal tersebut disampaikan Abdul Malik, pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoneisa (YLBHI). 

Menurut Abdul, kepolisian harus cermat, berhati-hati, imparsial dan akuntabel dalam penanganan kasus penembakan yang dilakukan Brigadir AK atau Anton Kurniawan. 

Anton menembak kepala Budiman Arisandi dua kali di Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Rabu (27/12/2024).

Mayat korban baru ditemukan pada Jumat (6/12/2024). 

Haryono melihat lalu melaporkan kejadian tersebut. Anton jadi tersangka dan dipecat dari Polresta Palangka Raya dengan tidak hormat. 

Akan tetapi, Haryono juga menjadi tersangka, karena menurut kepolisian dia terlibat mulai dari membuang mayat hingga membersihkan barang bukti. 

"Penetapan tersangka apa dasarnya? Apakah penetapan ini kepolisian sudah sesuai dengan asas-asas penyelidikan sebagaimana dalam KUHAP? Dan sejauh mana scientific crime investigation dilakukan?," kata Abdul, Jumat (20/12/2024). 

Abdul menyebut, ada dua hal yang mesti diperhatikan dalam penetapan tersangka Haryono. 

Pertama, di saat kejadian, hal yang disangkakan penyidik tentang keterlibatan Haryono, harus dipastikan tidak dalam tekanan.

Mengingat, di saat kejadian tersebut, Anton dengan sewenang-wenangnya menggunakan senjata api. 

Yang kedua, kata Abdul, dalam proses pemeriksaan, apakah Haryono sudah diberikan haknya sebagai saksi kunci.

Misalnya, mendapat hak bantuan hukum atau dalam proses pemeriksaan Haryono tidak mendapat tekanan baik langsung atau tidak langsung oleh siapapun, termasuk kepolisian. 

"Sehingga, menjadi penting bagi kami, LPSK harus turun dan memberikan perlindungan yang holistik kepada pihak-pihak yang memiliki kesaksian tentang kasus ini. Jangan sampai polisi lakukan kriminalisasi terhadap saksi bahkan korban," ucap Abdul. 

Menurut Abdul, penembakan yang dilakukan Brigadir Anton ini bukan kasus pembunuhan dan pencurian biasa.

Ia menilai, peristiwa ini sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan yang dilakukan secara sengaja tanpa wewenang hukum yang sah.

Abdul menegaskan, kasus ini merupakan pelanggaran HAM dan harus dilihat polisi menjadi pelaku dan kasus semacam ini terus menerus berulang. 

"Kita masih ingat bagaimana kasus almarhum Gijik yang pelakunya juga anggota kepolisian aktif," katanya.

"Polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, ini malah menjadi pembunuh masyarakat," terangnya. 

Abdul juga menekankan, penting bagi institusi polri melakukan reformasi menyeluruh berkaitan dengan perilaku anggotanya. 

"Terutama dalam penggunaan senjata api," ungkapnya. 

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kasus penembakan yang dilakukan Anton ini menjadi pembelajaran bagi jajaran Polda Kalteng. 

Dia menyebut, baik Kapolda Kalteng maupun Kapolri sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan terutama untuk institusi polri dan personel. 

"Kita terus melakukan evaluasi berkaitan dengan rekrutmen. Kita juga terus melakukan audit kinerja baik dari internal maupun eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM," beber Erlan. 

Setiap enam bulan sekali, kata Erlan, kepolisian melakukan tes kesehatan berkala baik jasmani maupun mental. 

Baca juga: Saksi Haryono Jadi Tersangka Kasus Brigadir AK Tembak Warga Sipil, Ini Penjelasan Polda Kalteng

Baca juga: Breaking News, Mahasiswa Demontrasi Tuntut Copot Kapolda Kalteng Buntut Brigadir AK Tembak Warga

Soal kasus penembakan yang dilakukan Anton, Erlan menerangkan, saat ini penyidik tengah bekerja untuk mengungkap kasus tersebut. 

Penyidik, lanjut Erlan, harus berhati-hati dan teliti dalam menyesuaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus Anton ini. 

"Kami sudah terbuka dan transparan dalam proses penyidikan tentunya bisa di kawal oleh seluruh masyarakat sampai dengan persidangan," tukasnya.