Tambahan Penghasilan Pegawai Pemprov Kalteng Dipotong 30 Persen, Plt Sekda: Berlaku Semua Golongan

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kalteng bakal melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) menyusul turunnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2026.
• Pemotongan TPP itu sebesar 30 persen, untuk semua golongan pegawai Pemprov Kalteng.
• Plt Sekda Leonard S Ampung menegaskan, hal ini agar menjaga kebijakan fiskal ekonomi dan memastikan program prioritas bisa berjalan di tahun depan.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA- Dampak turunnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau ABPD 2026 Kalimantan Tengah, Pemprov Kalteng melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen.

Penurunan terjadi baik pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Kepastian itu disampaikan Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, saat menanggapi isu pemotongan TPP ASN.

“Saya pastikan benar, itu 30 persen,” tegas Leonard, Selasa (18/11/2025) sore.

Ia menyebut, kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian agar seluruh elemen pemerintahan ikut merasakan dampak penurunan keuangan daerah.

“Artinya kita juga prihatin terhadap situasi itu. Masa dana itu turun, ASN juga nggak merasakan,” ujarnya.

Leonard menjelaskan, langkah ini juga sejalan dengan sikap Gubernur Kalteng, di mana sebagian haknya diwakafkan untuk dibelanjakan kepada masyarakat.

“Pak Gubernur sudah mewakafkan untuk dibelanjakan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, pemotongan TPP tidak hanya berlaku untuk golongan tertentu, melainkan diterapkan merata.

Baca juga: Pemkab Kotim Kalteng Lakukan Rasionalisasi TPP ASN di Tengah Pemangkasan Anggaran

Baca juga: Wagub Edy Tegaskan Komitmen Pemprov Kalteng untuk Penguatan Masyarakat Adat

“Ya ini berlaku untuk semua golongan,” jelasnya.

Menurut Leonard, kebijakan ini harus dipahami sebagai upaya bersama menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memastikan program prioritas daerah tetap berjalan.

“Kita harus apresiasi dong, kami saja mau ini untuk kita semua,” tambahnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Pemprov berharap APBD 2026 tetap mampu menggerakkan layanan publik serta pembangunan, meski dalam kondisi fiskal yang menurun.