Disdik Kotim Tegaskan Sekolah Diwajibkan Kelola dan Gunakan Dana BOS Sesuai Petunjuk Teknis

Dimensi dengan indeks tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah karakter, yaitu 76,05 peraen, sedangkan indeks terendah berada pada dimensi tata kelola sebesar 74,21 persen, sementara untuk indeks ekosistem sebesar 74,54 persen.

Hasil pemetaan tiga dimensi integritas, diketahui bahwa Kalteng berada pada kategori tata kelola, ekosistem, dan karakter semuanya rendah atau rrr.

Sekolah harus berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOSP.

Mengacu pada data tersebut, Kadisdik Kotim berharap satuan pendidik tidak lagi salah dalam melakukan pengelolaan dana BOS.

“Kami juga diminta agar melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi setelah semester 1 selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, M Irfansyah mengatakan pada Kotim sendiri hingga saat ini belum ada terdapat kasus penyalahgunaan dana BOS.

Dirinya menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan data se-Kalimantan Tengah, jadi bisa saja dari daerah-daerah lain.

Baca juga: Pusat Salurkan Dana BOS Tahap Awal Rp 84 M, Sebanyak 127 Sekolah di Kalteng Belum Serahkan Dokumen

M Irfansyah pun memberikan salah satu kesalahan penggunaan dana BOS yang terjadi ialah permasalahan honor.

“Jadi Guru yang sudah ASN menjadi bendahara BOS, Guru tersebut diberikan honor sebesar Rp 500 ribu sebulan sebagai Bandahara, hal tersebut tidak boleh,” jelas Kadisdik Kotim.

Dirinya mengatakan dirinya menemukan kejadian seperti hal tersebut pada beberapa sekolah yang ada di Kotawaringin Timur.

“Kalau terkait ekstrakulikuler tidak masalah, selama hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, kemudian memang kegunaan dari dana BOS ialah untuk operasional sekolah,” tutup M Irfansyah. (*)

(Tribunkalteng.com / Pangkan Bangel)