Disdik Kotim Tegaskan Sekolah Diwajibkan Kelola dan Gunakan Dana BOS Sesuai Petunjuk Teknis

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Dinas Pendidikan atau Disdik Kotim menegaskan pihak sekolah wajib mengelola dan menggunakan dana BOS.

Disdik Kotim berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  atau Permendikbud Ristek nomor 63 tahun 2003 .

Aturan tersebut berisi tentang petunjuk teknis dana bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOSP, Selasa (2/7/2024).

Hal tersebut bertujuan agar sekolah dapat menggunakan dan mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat sasaran.

“Kami berharap sekolah dapat berpedoman pada Peremebdikbudristek dan mengetahui lebih dalam terkait penggunaan dana BOS tersebut,” jelas Kepapa Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, M Irfansyah saat dihubungi Tribunkalteng.com.

Ia mengatakan sebelum menggunakan dana, harus mempersiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang komprehensif melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD).

Serta berdasarkan dari hasil analisis rapor satuan pendidikan masing-masing dan harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan keperluan sekolah.

“Dengan berpedoman pada peraturan tersebut, tidak ada lagi sekolah yang kesulitan dan melakukan kesalahan dalam pelaporan dana BOS,” jelas Kadisdik Kotim.

Dalam Peremebdikbudristek tersebut, tugas Dinas Pendidikan Kotim ialah mensosialisasikan dan melalukan monitoring serta evaluasi.

Selama setahun akan dilakukan sebanyak 2 kali, karena penyaluran dana BOS dilakukan sebanyak 2 kali.

“Kami juga hanya dapat melakukan monitoring saja, serta tidak dapat menentukan berapa besaran yang diterima sekolah, karena semuanya langsung dari pusat,” ujar M Irfansyah.

Dirinya menegaskan tidak bisa menentukan sekolah mana yang berhak dan tidak berhak menerima dana BOS.

Hal tersebut merupakan kewenangan dan diseleksi langsung oleh pusat dari aplikasi Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.

“Dari data kami, hanyak sebanyak 375 sekolah yang dapat menerima dana BOS baik itu sekolah negeri maupun swasta,” papar M Irfansyah.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan pada 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), dimana SPI bertujuan untuk mengukur kondisi integritas pendidikan di semua jenjang pendidikan di tingkat nasional dan provinsi. 

Dimensi dengan indeks tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah karakter, yaitu 76,05 peraen, sedangkan indeks terendah berada pada dimensi tata kelola sebesar 74,21 persen, sementara untuk indeks ekosistem sebesar 74,54 persen.

Hasil pemetaan tiga dimensi integritas, diketahui bahwa Kalteng berada pada kategori tata kelola, ekosistem, dan karakter semuanya rendah atau rrr.

Sekolah harus berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOSP.

Mengacu pada data tersebut, Kadisdik Kotim berharap satuan pendidik tidak lagi salah dalam melakukan pengelolaan dana BOS.

“Kami juga diminta agar melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi setelah semester 1 selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, M Irfansyah mengatakan pada Kotim sendiri hingga saat ini belum ada terdapat kasus penyalahgunaan dana BOS.

Dirinya menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan data se-Kalimantan Tengah, jadi bisa saja dari daerah-daerah lain.

Baca juga: Pusat Salurkan Dana BOS Tahap Awal Rp 84 M, Sebanyak 127 Sekolah di Kalteng Belum Serahkan Dokumen

M Irfansyah pun memberikan salah satu kesalahan penggunaan dana BOS yang terjadi ialah permasalahan honor.

“Jadi Guru yang sudah ASN menjadi bendahara BOS, Guru tersebut diberikan honor sebesar Rp 500 ribu sebulan sebagai Bandahara, hal tersebut tidak boleh,” jelas Kadisdik Kotim.

Dirinya mengatakan dirinya menemukan kejadian seperti hal tersebut pada beberapa sekolah yang ada di Kotawaringin Timur.

“Kalau terkait ekstrakulikuler tidak masalah, selama hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, kemudian memang kegunaan dari dana BOS ialah untuk operasional sekolah,” tutup M Irfansyah. (*)

(Tribunkalteng.com / Pangkan Bangel)