DAD Kotim Soroti PT Agrinas Tak Dilibatkan Warga Lokal Pengelolaan Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH

“Kita sudah minta Pak Bupati dan Pak Gubernur untuk membuka jalur komunikasi. Agrinas ini kan dari pusat, jadi perlu ada fasilitas agar kita bisa bertemu dan membicarakan secara langsung. Ini demi kepentingan daerah dan masyarakat sekitar kebun,” kata Gahara.

Terkait adanya informasi bahwa Agrinas sudah berkomunikasi dengan BUMD di Kotim melalui telepon, Gahara meminta agar hal itu tidak hanya sebatas wacana. 

Ia menekankan perlunya transparansi agar masyarakat tahu siapa saja pihak lokal yang benar-benar dilibatkan.

“Jangan cuma katanya sudah komunikasi, tapi tidak ada kejelasan. Kalau memang ada KSO sekian hektare diberikan ke BUMD, sebutkan secara terbuka. Publik harus tahu. Jangan sampai hanya sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Gahara juga menyinggung bahwa pihak luar, seperti perusahaan dari Jakarta dan lembaga pesantren di Bondowoso, sudah mendapatkan porsi kerja sama. 

Sementara itu, pengusaha lokal, yayasan, pesantren, hingga BUMDes di Kotim sama sekali belum mendapat kesempatan.

“Ini yang kita pertanyakan. Kenapa pihak luar bisa, sementara kita yang lokal justru diabaikan? Padahal kita punya banyak potensi, pengusaha, perusda, hingga kelembagaan adat yang siap untuk diberdayakan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah daerah sendiri, menurut Gahara, sudah jelas. 

Bupati Kotim dikatakannya mendukung agar masyarakat lokal mendapat ruang dalam pengelolaan kebun sitaan tersebut. 

Namun, DAD tetap menunggu realisasi nyata di lapangan.

Baca juga: DAD Kalteng Soroti Perkebunan Sawit dan Peran Satgas PKH Demi Kesejahteraan Masyarakat

Baca juga: Satgas PKH Sita Lahan Perusahaan Masuk Kawasan Hutan di Kalteng, Termasuk Kebun Plasma Masyarakat

“Pak Bupati mendukung perjuangan kita. Tapi kita ingin ada bukti konkret, bukan hanya retorika. Sebutkan perusahaan mana, BUMD mana, BUMDes mana yang benar-benar dilibatkan. Sampai sekarang kita belum melihat itu,” tandasnya.

Gahara menegaskan, perjuangan DAD Kotim tidak akan berhenti di tingkat daerah. Jika perlu, aspirasi ini akan dibawa hingga ke pemerintah pusat. 

Tujuannya agar masyarakat lokal benar-benar merasakan manfaat dari pengelolaan kebun sitaan, bukan hanya menjadi penonton di tanah sendiri.