Populer Kalteng, Pemotongan TPP Pemprov Bisa Dikembalikan, 1 keluarga 1 Sarjana Terealisasi 2026

Janji Gubernur Agustiar Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kalteng Terealisasi 2026, cek Kuotanya

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kalteng memastikan akan mulai menjalankan program 'Satu Keluarga, Satu Sarjana' pada Tahun 2026.
• Janji realisasi program ini disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran.
• Agustiar mengaku, pemerintah sudah menyiapkan kuota besar untuk program tersebut.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan akan mulai menjalankan program 'Satu Keluarga, Satu Sarjana' pada Tahun 2026.

Janji realisasi program ini disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran.

Gubernur Agustiar mengatakan, program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tujuannya agar warga Kalteng memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.

Baca Selengkapnya

Ketum Bahlil dan Elit Golkar ke Kalteng, Musda Partai Beringin Temui Titik Terang

Ringkasan Berita:

• Musda XI Partai Golkar Kalimantan Tengah untuk memilih ketua di tingkat provinsi menemui jalan terang.
• Musda ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025.
• Musda akan digelar pada 28–30 November 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.
• Dua kandidat kuat bakal memimpin Golkar di Bumi Tambun Bungai.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Tengah yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 akhirnya mendapat kepastian.

Musda akan digelar pada 28–30 November 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus, membenarkan informasi tersebut.

“Ya, benar. Tanggal 28–30 November di Hotel Swissbell Palangka Raya,” ujarnya saat dikonfirmasi TribunKalteng.com, Minggu (23/11/2025).

Baca Selengkapnya

Realita Sawit Kalteng, Sulitnya Perusahaan Memberikan Hak Masyarakat untuk Kebun Plasma

Ringkasan Berita:

• Realisasi kebun plasma milik masyarakat menjadi persoalan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng).
• Perusahaan masih sulit merealisasikan kebun plasma yang menjadi hak masyarakat.
• Lembaga Save Our Borneo (SOB) mencatat, dari luas Kalteng sebesar 15,3 juta hektare, 2 juta hektare merupakan tutupan lahan kelapa sawit.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Realisasi kebun plasma milik masyarakat menjadi persoalan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Perusahaan masih sulit merealisasikan kebun plasma yang menjadi hak masyarakat.

Lembaga Save Our Borneo (SOB) mencatat, dari luas Kalteng sebesar 15,3 juta hektare, 2 juta hektare merupakan tutupan lahan kelapa sawit.

Kotawaringin Timur memiliki tutupan sawit terbesar mencapai 600 ribu hektare, disusul Seruyan dengan 346 ribu hektare, Kotawaringin Barat 288 ribu hektare, dan Lamandau 169 ribu hektare. 

Baca Selengkapnya

Praktisi Hukum Sebut Konflik Agraria di Kalteng Tak Lepas dari Gratifikasi

Ringkasan Berita:

1. Keterlibatan perangkat desa dan APH dalam konflik lahan itu membuat masyarakat desa tak bisa berbuat banyak, serta kesulitan untuk menuntut hak plasma 20 persen.
2. Pemerintah daerah perlu mengambil sikap bagi perusahaan yang tak memberikan hak masyarakat.
3. Pemerintah daerah melindungi masyarakat yang kerap menjadi korban konflik agraria.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA -  Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS), khusunya perkebunan sawit yang terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng), tak lepas dari praktik gratifikasi.

Praktisi Hukum di Kalteng, Roy Sidabutar mengatakan, sengketa lahan hingga berujung pada konflik agraria juga tak lepas dari keterlibatan perangkat desa dan aparat penegak hukum.

"Kalau fakta yang saya temukan ya, di Kotim, Seruyan, Lamandau, faktanya itu kebanyakan bermain sama pemerintah desa dan sebagian bermain denyan APH," ungkapnya.

Baca juga: KLASEMEN Championship Hasil Akhir 1-1 Persiku Vs Persela, Joko Tingkir Gagal Salip Persipura

Baca Selengkapnya

Kabar Baik dari Pemprov Kalteng soal Pemotongan TPP ASN 30 Persen pada 2026, Bisa Dikembalikan

Ringkasan Berita:

• Pemrov Kalteng memastikan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
• Besaran pemotongan mencapai 30 persen.
• Pemotongan itu juga akan dilakukan mulai Tahun Anggaran 2026.
• Sedikit kabar baiknya, pemotongan ini tidak bersifat permanen, besaran TPP dapat kembali jika kondisi APBD 2026 membaik.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA — Sedikit kabar baik perihal pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemrov Kalteng) memastikan besaran pemotongan mencapai 30 persen.

Pemotongan itu juga akan dilakukan mulai Tahun Anggaran 2026.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B Aden menjelaskan, kebijakan ini diambil lantaran kemampuan keuangan daerah pada APBD 2026.

Baca Selengkapnya

Breaking News 37 Peserta Pesparani Kalteng Dilarikan ke RS, Muntah-Muntah Usai Makan Nasi Uduk

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Puluhan peserta Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan makanan.

Para peserta dilarikan ke Rumah Sakit Betang Pambelum, Palangka Raya, setelah mengonsumsi sarapan yang dari panitia, Minggu (23/11/2025).

Salah satu orang tua peserta Pesparani Kalteng berinisial HI mengatakan, anaknya mulai muntah-muntah dua jam setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan panitia.

Baca juga: Kabar Baik dari Pemprov Kalteng soal Pemotongan TPP ASN 30 Persen pada 2026, Bisa Dikembalikan

Baca juga: Praktisi Hukum Sebut Konflik Agraria di Kalteng Tak Lepas dari Gratifikasi

Baca Selengkapnya