15 Raperda Dibahas di 2025, DPRD Kalteng Ajukan Tiga Regulasi Baru untuk 2026

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng Ampera AY Mebas, memaparkan perkembangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, sekaligus usulan Propemperda Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Rabu (19/11/2025).

Ampera menjelaskan, sepanjang 2025 terdapat 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam daftar Propemperda Kalteng.

“Dari jumlah tersebut, dua Raperda telah disahkan, yaitu mengenai Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Ampera, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, satu Raperda masih dalam proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, yakni Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

“Dua Raperda lainnya masih dalam tahap pembahasan, diantaranya mengenai Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, serta Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Kalimantan Tengah,” terangnya.

Lebih lanjut, kini dilakukan pula persetujuan bersama terhadap raperda APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, terdapat sembilan raperda lainnya yang sedang dalam proses pengajuan, mencakup Rancangan Perda tentang:

Rencana Tata Ruang Provinsi Kalteng 2022–2042

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019–2039

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Perpustakaan

Percepatan dan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Grand Design Pembangunan Kependudukan