DPRD dan TAPD Kalteng Sepakati Hasil Pembahasan APBD 2026, Target Mulai Desember

Ringkasan Berita:

1. Banggar DPRD Kalteng dan TAPD menggelar rapat bersama pembahasan APBD tahun 2026.
2. Rapat tersebut membahas hasil kompilasi pembahasan antara komisi-komisi DPRD dan mitra kerja OPD Pemprov Kalteng.
3. Pemprov Kalteng menargetkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pelelangan, dapat mulai dilaksanakan pada Desember 2025.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun 2026 memasuki tahap penting setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat bersama pada Selasa (18/11/2025).

Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan, rapat tersebut membahas hasil kompilasi pembahasan antara komisi-komisi DPRD dan mitra kerja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalteng.

“Ya, tadi kita pembahasan. Jadi kan masih kompilasi dari komisi-komisi dengan mitra kerja dari OPD Pemprov Kalteng. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan umum dari masing-masing fraksi terhadap hasil pembahasan dengan Banggar dan OPD,” jelas Leonard saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (18/11/2025) sore.

Baca juga: Alvaro Jordan Terdakwa Pembunuhan Nurmaliza Dituntut Seumur Hidup

Baca juga: Instruksi Bupati Kobar, Dinas PUPR Gerak Cepat Atasi Drainase Rawan Genangan

Baca juga: Isu Etanol Picu Antrean Panjang Pertamax pada SPBU di Palangka Raya

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah dicapai sejumlah kesepakatan yang akan dibawa ke tahapan berikutnya.

Pada Rabu (19/11/2025) pagi, pihaknya akan kembali melanjutkan agenda melalui rapat paripurna.

“Ini hal yang harus kita respons dengan baik dan kita syukuri, karena sudah ada kesepakatan DPRD sehingga waktu yang telah ditetapkan untuk membahas APBD Tahun 2026 dapat kita lalui dengan baik, sesuai timeline,” ujar Leonard.

Leonard menegaskan, Pemprov Kalteng berupaya memastikan porsi belanja modal tetap lebih besar dibandingkan belanja pegawai. Hal ini diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan kualitas APBD Pemprov Kalteng tahun 2026, dengan kondisi yang ada, betul-betul bisa dinikmati masyarakat banyak. Terutama dari perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja modal ini masih banyak belanja modal,” tuturnya.

Dengan adanya kesepakatan Banggar dan TAPD, Pemprov Kalteng menargetkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pelelangan, dapat mulai dilaksanakan pada Desember 2025.

“Tinggal kita melaksanakannya. Kita juga berharap, karena sudah ada kesepakatan, pada bulan Desember (akhir tahun) sudah bisa dilaksanakan pengadaan barang-jasa, termasuk pelelangan,” ujarnya.

Dengan percepatan tersebut, Leonard berharap perputaran uang di masyarakat dapat terjadi lebih awal.

“Sehingga pada triwulan pertama, Januari, Februari, Maret itu sudah ada peredaran uang di masyarakat. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” katanya.

Salah satu target APBD 2026 ialah mendorong penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah.

“Untuk mengurangi angka kemiskinan, kita sepakat hari ini bahwa APBD 2026 diharapkan dapat menurunkannya,” tegas Leonard.

Secara total, nilai APBD Kalteng 2026 berada di kisaran Rp 5,3 triliun, mencakup program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, serta program prioritas lainnya.

“Banyak program dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, bantuan-bantuan lain, dan juga program prioritas Kartu Huma Betang sudah diarahkan untuk dieksekusi di awal tahun 2026,” pungkasnya.

(Tribunkalteng.com)