Anggota Kalteng Dorong Pemerintah Fokus Benahi Keterisolasian Mandau Talawang dan Kapuas Hulu

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Kondisi keterisoliran masih membayangi masyarakat di wilayah Hulu Kapuas, terutama di Kecamatan Mandau Talawang dan Kecamatan Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Buruknya infrastruktur, minimnya jaringan listrik, serta lemahnya akses komunikasi menjadi tiga persoalan utama yang mendesak untuk segera dibenahi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan mengungkapkan, hal itu usai melaksanakan reses di delapan titik wilayah hulu, tujuh di Mandau Talawang dan satu di Kapuas Hulu.

Menurutnya, kondisi masyarakat di wilayah hulu masih sangat tertinggal dan jauh dari ekspektasi awal.

“Secara umum, kondisi masyarakat di daerah hulu masih sangat kental dengan keterisoliran. Awalnya saya membayangkan bahwa di sana setidaknya listrik sudah tersedia dan jaringan komunikasi sudah baik. Namun kenyataannya jauh dari harapan,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Bambang menyebut infrastruktur menjadi keluhan terbesar warga.

“Untuk infrastruktur, terutama jalan, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan penghubung antar desa dan kecamatan sulit dilalui. Beberapa jembatan rusak dan belum bisa dikerjakan,” ungkapnya.

Akibat jalan yang rusak, masyarakat masih mengandalkan jalur sungai yang biayanya mahal.

“Akses utama masyarakat masih mengandalkan jalur sungai, dan itu pun dengan ongkos transportasi yang sangat besar,” tambahnya.

Masalah kedua yang ia temukan ialah minimnya ketersediaan listrik.

“Bayangkan, ibu kota Kecamatan Mandau Talawang yakni Sei Sepinang baru saja menikmati listrik PLN, itu pun baru masuk belum lama ini. Sementara dari sekitar sembilan hingga sepuluh desa lainnya, hampir seluruhnya belum memiliki jaringan listrik,” kata Bambang.

Meski ada program seperti PLTS dan TCU, manfaatnya tidak merata dan tidak berkelanjutan.

“Hanya beberapa rumah yang mendapat manfaat, dan itu pun tidak berkelanjutan. Padahal listrik sangat penting bagi aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Pada aspek komunikasi, masyarakat di banyak titik juga belum terjangkau jaringan yang layak.

“Walaupun saat ini sudah ada teknologi seperti Starlink, masyarakat di sana belum memanfaatkannya secara optimal,” katanya.

Bambang menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada mandeknya berbagai program pemerintah.

“Jika infrastruktur belum siap dan listrik tidak tersedia, maka wajar saja program-program pemerintah pusat tidak bisa berjalan maksimal di sana. Contohnya program cetak sawah,” jelasnya.

Ia mencontohkan, banyak wilayah hulu tak tersentuh program cetak sawah karena akses sangat sulit.

“Banyak wilayah di hulu tidak dilirik karena aksesnya sulit. Untuk menuju lokasi saja butuh jalan yang layak, sedangkan saat ini belum tersedia,” tegasnya.

Padahal jika akses memadai, peluang ekonomi terbuka luas.

Bambang menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir perhatian terhadap wilayah hulu sangat minim.

“Ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir perhatian terhadap wilayah hulu masih minim. Bayangkan saja, di tingkat kecamatan saja sekitar 80 persen desa belum memiliki listrik,” ucapnya.

Ketergantungan warga pada sungai juga memperparah kondisi saat musim ekstrem.

“Saat musim banjir, rumah mereka bisa tergenang. Namun ketika surut, akses sungai pun tidak bisa dilalui. Akibatnya distribusi bahan kebutuhan pokok juga terganggu,” tuturnya.

Selain itu, menurut legislator dari dapil (daerah pemilihan) Kapuas dan Pulang Pisau tersebut mengatakan, upaya pemberdayaan UMKM juga terhambat.

“Ada warga yang ingin menjahit atau membuat kue untuk dijual, hasilnya hanya bisa dikonsumsi di desa itu saja karena akses distribusinya tidak ada,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten memberi perhatian lebih serius.

“Jadi, secara umum, kondisi di wilayah hulu masih sangat perlu perhatian. Harapannya, pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa lebih fokus membenahi infrastruktur dasar agar masyarakat tidak terus tertinggal,” pungkasnya.