Harapan Kotim Jadi Kawasan Transmigrasi Menipis, Terkendala Lahan Minim dan Penolakan Warga

“Kalau pun pemerintah pusat menetapkan, tentu kami akan membahasnya terlebih dahulu dengan warga. Tapi sejauh ini, faktanya mayoritas masyarakat belum setuju,” tambahnya.

Johny juga menyoroti bahwa kondisi Kotim saat ini sudah jauh berbeda dengan dua atau tiga dekade lalu. 

Kawasan-kawasan yang dulunya masih berupa hutan kini sudah berkembang dan dipenuhi penduduk dari luar daerah.

Baca juga: Dewan Adat Dayak Kotim Tolak Transmigrasi Nasional di Kalteng, Khawatir Masyarakat Lokal Tersingkir

Baca juga: Pemerintah Canangkan Program Transmigrasi Patriot di Kalteng, Pendatang Ada dari Kalangan Sarjana

“Sekarang Kotim sudah menjadi tujuan urbanisasi. Banyak orang dari luar yang datang sendiri untuk mencari penghidupan, tanpa melalui program transmigrasi resmi,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai bahwa jika peluang pembentukan kawasan transmigrasi muncul di masa depan, itu tetap bisa menjadi celah untuk memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan.

“Tapi semuanya harus jelas dulu statusnya. Kalau memang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi, ya harus sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Tidak bisa sembarangan,” pungkas Johny.