Harapan Kotim Jadi Kawasan Transmigrasi Menipis, Terkendala Lahan Minim dan Penolakan Warga

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Harapan menjadikan Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, sebagai kawasan transmigrasi tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Satu diantara kendala utamanya adalah keterbatasan lahan yang tersedia.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi atau Disnakertrans Kotim, Johny Tangkere, mengatakan bahwa sesuai ketentuan, suatu daerah harus menyediakan lahan seluas minimal 19.000 hektare untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

Namun, kondisi geografis dan penggunaan Lahan di Kotim membuat persyaratan itu sulit dipenuhi. 

Bahkan, untuk mencari lahan seluas 5.000 hektare saja dinilai sudah sangat sulit.

“Mencari 5.000 hektare saja sudah susah, apalagi 19.000 hektare. Sebagian besar lahan di Kotim sudah digunakan sebagai cadangan pertanian. Jadi rasanya memang tidak ada lagi lahan yang siap untuk program transmigrasi,” kata Johny, (23/7/2025) kemarin. 

Ia menyebutkan, beberapa wilayah seperti Kecamatan Seranau, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentaya Hilir Utara sempat diwacanakan sebagai calon kawasan transmigrasi. Namun rencana itu akhirnya tidak dilanjutkan.

Penyebabnya sama, yakni tidak adanya ketersediaan lahan dalam skala besar yang memenuhi syarat program tersebut. 

Pemerintah daerah pun kesulitan mencari lokasi alternatif yang layak dan sesuai regulasi.

Johny juga mengungkapkan bahwa konsep transmigrasi saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan era Orde Baru. 

Jika dahulu satu lokasi bisa diisi ratusan kepala keluarga (KK), sekarang jumlahnya sangat terbatas.

“Contohnya di Lamandau, sekarang hanya lima KK saja yang masuk. Tidak seperti dulu. Sekarang orang bebas memilih ke mana mereka ingin merantau. Kalau suatu daerah menjanjikan kehidupan yang layak, mereka akan datang sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan program transmigrasi bukan lagi menjadi prioritas di Kotim saat ini. 

Selain faktor lahan, faktor sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan program ini.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat lokal juga tidak sepenuhnya setuju dengan program transmigrasi. 

Jika pun ada arahan dari pemerintah pusat, perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat.