Modus Tawarkan Pekerjaan, Polda Kalteng Ungkap 8 Kasus Perdagangan Orang Selama 2023

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Kasus tindak pidana perdagangan orang (TTPO) yang ditangani Polda Kalteng mencapai 8 kasus  dan 10 orang ditetapkan tersangka selama 2023.

Modus kasus tindak pidana perdagangan orang (TTPO)  yang diungkap Polda Kalteng  yakni dengan cara menawarkan pekerjaan kepada korban.

Keseriusan Polda Kalteng dan Polres jajaran telah berkomitmen untuk memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kalimantan Tengah.

Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil mengungkap sebanyak 8 kasus TPPO yang terjadi selama 2023.

Bahkan pihaknya pun berhasil mengamankan 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangkanya.

Baca juga: Berdalih Masih Penyidikan, 4 Tahun KPK "Gantung" Proses Hukum Mantan Bupati Kotim H Supian Hadi

Baca juga: Terdampak Kekeringan, BPBD Kotim Distribusikan Air Bersih ke Warga Mentaya Hilir Selatan

Baca juga: PAW Anggota DPRD Kalteng Suhardi Gantikan Andina Theresia Narang, Ini Tanggapan Pengamat Politik UPR

Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Avianto melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji.

“Sebanyak 8 kasus TPPO terjadi pada 5 kabupaten dan kota di wilayah Kalimahtan Tengah,” terangnya, Kamis (6/7/2023).

Kabid Humas pun memaparkan 3 kasus terjadi di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebanyak 1 kasus.

“Kemudian pada Kabupaten Lamandau sebanyak 1 kasus, Kabupaten Seruyan 1 kasus, dan Kabupaten Kotawaringin Timur 2 kasus TPPO,” ungkapnya.

Modus para terduga pelaku ialah dengan mengiming-imingi para korbannya akan diberikan sebuah pekerjaan.

“Setelah itu, para korban ternyata diminta untuk melayani dan memuaskan para pria hidung belang atau konsumennya,” jelas Kombes Pol Erlan.

Bahkan para pelaku memasang tarif kepada dalam sekali main kepada para pengguna jasa, yakni mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Tak hanya itu, para pelaku juga memanfaatkan kecanggihan teknologi, dengn bertransaksi melalui aplikasi dewasa atau aplikasi pesan singjat Whatsapp.

“Penindakan TPPO ini merupakan komitmen dan atensi dari pimpinan dalam memberantas perdagangan manusia,” tegasnya.

Kabid Humas pun memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, agar tidak hampang percaya dengan modus lowongan kerja dengan gaji besar.

Dirinya meminta masyaranat lebih teliti dan memastikan bahwa sumber lowongan kerja dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

“Tolong untuk segera lapor ke pihak kepolisian terdekat apabila mencurigai adanya indikasj tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitar,” tutup Kombes Pol Erlan Munaji. (*)