Pendaftaran Caleg Gratis, Ketua Harian DPW PSI Kalteng Rano Rahman Pastikan Tak Ada Mahar Politik

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA -  Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalimantan Tengah memastikan, pihaknya tidak meminta mahar apapun dalam pencalegan di partai tersebut.

Ketua Harian DPW PSI Kalteng Rano Rahman menegaskan, tidak ada mahar politik di Partai Solidaritas Indonesia.

Rano mengungkapkan hal tersebut saat podcast Mata Lokal Memilih bersama Tribunkalteng.com, Selasa (13/6/2023).

Mahar politik biasa diberikan orang atau lembaga kepada partai politik atau koalisi partai dalam proses pencalonan wakil rakyat atau kepala daerah atau kepala negara seperti gubernur, bupati, walikota, bahkan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Peringati Hari Lansia Nasional, Bupati H Halikinnor Minta Hormati dan Sayangi Orang Tua dan Lansia

Baca juga: PSI Kalteng Pertajam Politik Gagasan, Tetap Memberi Ruang Kepada Anak Muda dan Perempuan

Baca juga: Lumpuh Akibat Pembengkokan Tulang, Juara Kelas di SMPN 1 Katingan Kuala Kalteng Semangat Belajar

Rano mengatakan PSI baik lokal dan nasional tidak ada yang namanya politik mahar, ada beberapa oknum dan meminta nomor urut 1, sedangkan PSI tidak menjanjikan hal tersebut, namun hanya menyampaikan formulir.

"Bahkan kita ingat 2019, Ketua Umum (Ketum) PSI, Grace Natalie mendapatkan nomor urut 5, secara undian," jelasnya.

Jadi tidak ada yang namanya mahar politik, pejuang partai yg dipertimbangkan akan mendapat nomor urut khusus.

"Tentunya ada Perubahan dan perbaikan, hal tersebut untuk strategi dapil, dengan cara pergantian namun nomor urut, namun tidak bisa dijanjikan," sebutnya.

Rano menjelaskan, bahwa para Bacaleg di PSI Tidak akan diminta untuk menunjukan isi rekening saat mendaftar, itu uji kelayakan yang salah, masuk PSI gratis dan mahar politik tidak sesuai DNA PSI.

"Bagi PSI Kasus Korupsi dan intoleransi yang harus diselesaikan pertama kali. Soal anti korupsi, sangat bersangkutan erat dengan persoalan bangsa, tentunya menyebabkan tidak ada anggaran dan pembangunan tidak dipikirkan dengan baik," jelasnya.

Persoalan korupsi tentunya sangat pelik, sifatnya menyangkut hajat hidup org banyak.

"Seperti kasus BTS 8 Triliun yang diduga dikorupsi, tentunya dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun dan meluncurkan satelit," singgungnya.

Dampak positifnya ialah Akan mempercepat koneksi internet, kalau BTS dikorupsi akan menjadi efek domino pada pembangunan infrastruktur.

Saat ditanya terkait target perolehan kursi dalam Pileg 2024 mendatang, Ketua Harian DPW Partai Solidaritas Indonesia ini menjelaskan secara gamblang.

"DPW menargetkan 30 kursi di Prov Kalteng, Kabupaten dan Kota, Masing masing daerah 2 calon dari 14 kab/kota dan prov, Bagi Partai baru berkembang, angka segitu sangat logis," tuturnya.