Breaking News:

Berita Jakarta

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Ini Usul Komisi II DPR RI

Pilkada serentak 9 Desember 2020 diperkirakan masih dalam masa pandemi Covid-19 sehingga Komisi II DPR RI usul petugas gunakan APD milik gugus tugas.

KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI
Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta. 

Editor: Alpri Widianjono

TRIBUN KALTENG.COM, JAKARTA – Pelaksanaan  pilkada serentak dijadwalkan pada 9 Desember 2020.

Perkiraan yang  muncul, saat pelaksanaan itu masih terjadi wabah virus corona atau Covid-19.

Karena itu, ada yang mengusulkan supaya pemerintah daerah mengadakan Alat Pelindung Diri untuk para petugas pelaksana pilkada.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, mengatakan, dukungan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 tidak hanya dalam bentuk uang. Pemerintah bersama DPR telah menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai dukungan penambahan anggaran Pilkada.

Menurut Saan, dukungan itu juga bisa dalam bentuk barang. "Di rapat kedua terakhir yang sebelumnya (antara DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu) kesimpulannya itu kan penyesuaian anggaran dan atau barang. Jadi tidak hanya fokus anggaran dana, tapi juga di situ ada barang," kata Saan dalam diskusi yang digelar virtual, Minggu (14/6/2020).

Barang yang dimaksud Saan, misalnya, keperluan APD bagi para petugas penyelenggara Pilkada. Dalam usulan anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu, salah satu alokasi dana adalah untuk pengadaan APD.

Tahapan Pilkada Saat Pandemi Virus Corona Sedang Disiapkan KPU Kalteng, Ini Penjelasannya

KPU Gandeng Rumah Sakit dan Gugus Tugas di Pilkada 2020, Tujuannya Ini

Tolak Pilkada Desember 2020, Komisi I DPR-RI Layangkan Surat Keberatan

Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020, Ini Persiapan KPU

KPU Teken Hibah Rp249,7 Miliar untuk Biaya Pilgub Kalteng, Bawaslu Tak Hadir

Bawaslu Kalteng Peringatkan Bansos Covid-19 Jadi Kampanye Terselubung, Ini Ancaman Sanksinya

Mereka menilai, APD diperlukan lantaran tahapan Pilkada 2020 digelar dalam situasi pandemi Covid-19.

Menurut Saan, penyelenggara pemilu bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk ketersediaan APD.

Penyelenggara bisa menggunakan APD milik pemerintah atau gugus tugas seandainya memang ada persediaan.

Halaman
12
Editor: Alpri Widianjono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved