Breaking News:

Berita Kalimantan Tengah

Bawaslu Kalteng Peringatkan Bansos Covid-19 Jadi Kampanye Terselubung, Ini Ancaman Sanksinya

Badan Pengawas Pemilu Kalteng memperingatkan kondisi pandemi Covid-19 jangan dijadikan sebagai ajang kampanye terselubung.

tribunkalteng/Fathurahman
Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi 

TRIBUNKALTENG.CO.ID, PALANGKARAYA -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng memperingatkan kondisi pandemi Covid-19 jangan dijadikan sebagai ajang kampanye terselubung.

Bawaslu Kalimantan Tengah menghimbau kepada Kepala Daerah agar tidak mempolitisasi Bantuan Sosial (Bansos), dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kalimantan Tengah.

“Kami telah menyampaikan himbauan kepada Gubernur yang berpotensi menjadi calon petahana agar bisa menghindari politisasi bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, di Palangkaraya, Selasa (5/5/2020).

Imbauan disampaikan dalam bentuk surat sebagai bentuk antisipasi dari penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Waspada Covid-19, Satpol PP dan Damkar Kapuas Pantau Aktivitas Warga Malam Hari

Sosok Didi Kempot di Mata Guru Ngaji Presiden Jokowi, Gus Karim Ungkap Ini

Didi Kempot Meninggal Dunia, Ini Fakta Perjalanan Karir The Godfather of Broken Heart

5 Film Gratis di Youtube Mei 2020 Bisa Ditonton Di Tengah Pandemi Covid-19

"Pasal 71 ayat (3) menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih," ujarnya.

Dia mengingatkan, ketentuan pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, sanksi bagi Kepala Daerah yang menjadi petahana atau mencalonkan diri lagi, dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Bukan hanya itu, UU No. 9/2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 76 ayat (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ada larangan, bagi calon petahana, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

"Imbauan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan yang dapat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangan tersebut, karena dapat berkonsekuensi pada sanksi pembatalan sebagai calon bagi petahana, atau sanksi Pidana dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Bawaslu, lanjut Satriadi tidak dalam posisi melarang atau tidak membolehkan adanya Bansos, namun pengelolaan Bansos tersebut supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kampanye terselubung, misalkan dengan melakukan pemasangan atau menempelkan poster diri atau jargon atau slogan-slogan yang bersifat kampanye.

Surat resmi terkait masalah bansos dalam masa Pandemik Covid-19 dan jelang Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng juga Bupati dan Wakil Bupati Kotim ini, juga diserahkan kepada semua parpol yang ada di Kalteng. “Seyogyanya setiap bantuan tersebut hanya diberi label Pemerintah Daerah, dengan menyebutkan bantuan tersebut bersumber dari APBD atau APBN”, ujar Satriadi.

(Tribunkalteng.co.id/Fathurahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved