Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020, Ini Persiapan KPU

Editor: Alpri Widianjono

TRIBUN  KALTENG.COM JAKARTA – Kementerian  Dalam  Negeri dan DPR telah sepakat, Pilkada Serentak akan dilaksanakan 9 Desember 2020.

Kesepatakan itu tercapai dalam rapat dengar pendapat yang diselenggarakan melalui video conference saat Rabu (27/05/2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun melakukan persiapan. Satu di antaranya adalah akan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Komisione KPU  RI, Viryan Aziz, mengatakan, sekitar 4,3 juta orang yang harus diverifikasi langsung.

Pihaknya sedang mempersiapkan skema verifikasi itu, termasuk kemungkinan terburuk mendapatkan penolakan dari warga.

"152 bakal pasangan calon yang tersebar di 32 provinsi. Jumlah syarat dukungan 3,9 juta (pemilih,-red). Dua bakal pasangan calon gubernur jumlah dukungan 342840 dukungan (pemilih,-red). Ada 4,3 juta orang harus diverifikasi langsung," tutur Viryan, dalam diskusi virtual, Sabtu (30/5/2020).

• Mundur Berpasangan dengan Sugianto, Habib Ismail Siap Maju Cagub dengan Syarat Ini

• Buka Peluang Koalisi dengan Partai Politik, Habib Ismail Tegaskan Siap Maju di Pilkada Kalteng

• Bawaslu Kalteng Peringatkan Bansos Covid-19 Jadi Kampanye Terselubung, Ini Ancaman Sanksinya

• Persiapan Pilgub Kalteng, Pemrov Kumpulkan Akademisi dan Para Tokoh

• Bawaslu Surati Gubernur Kalteng Larang Ganti Pejabat Jelang Pilgub Kalteng 2020

Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada serentak 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi.

Verifikasi dilakukan meliputi verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan, verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi.