Jalan Nasional Rusak di Kalteng Jadi Sorotan, Pemprov Klarifikasi dan Tekankan Keterbatasan Anggaran

Ringkasan Berita:

1. Kalimantan Tengah memiliki kerusakan jalan terpanjang, mencapai 191,56 kilometer.
2. Titik rusak berat 191 km itu berada di lintas tengah, meliputi wilayah Katingan ke atas, Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, hingga Tumbang Gaei menuju perbatasan Kalimantan Barat
3. Kalteng memiliki lebih dari 2.000 kilometer jalan nasional, namun alokasi anggaran yang diterima tidak memadai untuk menangani seluruh segmen kritis.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA — Setelah data panjang jalan nasional rusak di Indonesia menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki kerusakan terpanjang, yakni 191,56 kilometer.

Pemerintah Provinsi Kalteng merespons sorotan publik tersebut dengan menjelaskan kondisi di lapangan serta keterbatasan anggaran penanganannya.

Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung mengungkapkan, koordinasi dengan sejumlah balai kementerian sebenarnya sudah dilakukan.

Baca juga: Polda Kalteng Sosialisasi Call Center 110, Dalam 10 Menit Polisi Hadir di Tengah Masyarakat

Baca juga: DPRD dan TAPD Kalteng Sepakati Hasil Pembahasan APBD 2026, Target Mulai Desember

Baca juga: Alvaro Jordan Terdakwa Pembunuhan Nurmaliza Dituntut Seumur Hidup

“Tadi sebelum ke sini, saya rapat dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Dinas PUPR, asisten II, bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, dan Balai Wilayah Sungai,” ujar Leonard saat diwawancarai awak media, di Kantor DPRD Kalteng, Palangkq Raya, Selasa (18/11/2025) sore.

Dalam rapat tersebut, seluruh satuan kerja strategis memaparkan progres penanganan jalan tahun 2025 serta rencana tahun 2026.

Leonard menjelaskan bahwa Kalteng memiliki lebih dari 2.000 kilometer jalan nasional, namun alokasi anggaran yang diterima tidak memadai untuk menangani seluruh segmen kritis.

“Memang kalau melihat angka anggarannya, jauh di bawah standar. Sehingga titik-titik rusak berat 191 km itu berada di lintas tengah, meliputi wilayah Katingan ke atas, Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, hingga Tumbang Gaei menuju perbatasan Kalimantan Barat,” katanya.

Semua wilayah itu merupakan missing link, yang hingga kini masih berupa jalan tanah dan agregat sehingga mudah masuk kategori rusak berat.

Untuk arah Murung Raya, kondisi serupa juga dialami.

“Dari Sei Hanyo menuju Murung Raya masih ada jalan tanah. Itu juga masuk lintas tengah dan ikut terakumulasi dalam 191 km tadi,” jelasnya.

Berbeda dengan lintas tengah, kondisi lintas selatan dinilai jauh lebih baik.

“Pangkalan Bun menuju batas Kalsel sudah kelas 1, semua aspal. Ini yang kita jaga, karena penting untuk arus barang dan jasa,” ujarnya.

Leonard menegaskan bahwa pelambatan ekonomi bisa terjadi jika jalur selatan terganggu, sehingga pemeliharaan di kawasan tersebut diprioritaskan.

Leonard menyebut penyebab utama lambatnya penanganan secara menyeluruh adalah klasik, yakni keterbatasan anggaran APBN.

“Klasik memang, kekurangan anggaran. Tapi kita tetap menjaga agar distribusi barang tidak terganggu dan masyarakat tidak sampai bermalam di jalan,” tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, BPJN menempatkan alat berat di titik-titik kritis untuk memastikan akses tetap terbuka.

Meski tantangan besar masih ada, Leonard menyebut ada perkembangan positif.

“Box Culvert di Kereng Pangi sudah jadi, Jembatan Sei Lenggana di Kotawaringin Timur juga selesai. Ini menjaga arus distribusi barang dan jasa kita di lintas selatan tetap bagus,” ujarnya.

Menjawab soal target perbaikan, Leonard menyatakan Pemprov Kalteng masih berupaya keras mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Kita berharap bisa sama-sama berjuang meminta dana dari pusat untuk penanganan lintas tengah. Karena APBN terbatas dan kita bersaing dengan provinsi lain,” tuturnya.

Menurut Leonard, BPJN juga meminta dukungan Pemprov untuk mendorong Kementerian PU dan Komisi V DPR RI agar meningkatkan alokasi anggaran penanganan jalan nasional di Kalteng.

“Mereka tadi minta dukungan pemerintah provinsi untuk mendorong kementerian dan Komisi V DPR RI (membidangi infrastruktur dan perhubungan) agar meningkatkan anggaran penanganan jalan nasional di Kalteng. Kita bersama-sama mendorong itu,” tutupnya.

(Tribunkalteng.com)