Serapan Anggaran 2025 Belum Capai Target, Pemko Palangka Raya Pastikan Rampung November-Desember

Ringkasan Berita:

• Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun 2025 hingga Oktober masih di bawah target.
• Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (4/11/2025)
• Arbert Tombak menjelaskan, keterlambatan serapan anggaran terutama terjadi di bidang infrastruktur.
• Progres sampai Oktober belum mencapai 80 persen.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2025 hingga Oktober masih di bawah target. 

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (4/11/2025), yang membahas jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan APBD 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak menjelaskan, keterlambatan serapan anggaran terutama terjadi di bidang infrastruktur.

“Progres sampai Oktober belum mencapai 80 persen. Ini terjadi karena adanya efisiensi, pengurangan, dan revisi beberapa kegiatan. Beberapa tender sempat tertunda, dan pembayaran termin mengikuti progres pekerjaan, bukan kalender triwulan,” ujar Arbert usai rapat.

Baca juga: APBD Palangka Raya Turun Rp253 Miliar, DPRD Tekankan Efisiensi Tanpa Ganggu Pelayanan Warga

Namun, Arbert menegaskan semua tahapan pekerjaan akan dirampungkan pada November 2025, dan pembayaran termin terakhir dijadwalkan paling lambat Desember 2025. 

“Jadi semua serapan anggaran yang tertunda akan selesai sesuai kontrak,” katanya.

Terkait APBD 2026, Pemko menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp253 miliar. 

Efisiensi anggaran menjadi fokus agar program prioritas tetap berjalan, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Program ke depan tetap diprioritaskan untuk bidang infrastruktur, pertanian, air bersih, sanitasi, dan sektor perekonomian yang langsung dirasakan masyarakat. OPD teknis akan memastikan kegiatan pro-rakyat tetap terlaksana,” jelas Arbert.

DPRD sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Seluruh fraksi DPRD menerima Penjelasan/jawaban Wali Kota Palangka Raya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kota Palangka Raya tentang Nota Keuangan APBD 2026. 

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan secara lebih rinci oleh OPD teknis dan masing-masing komisi DPRD terkait program dan kegiatan prioritas.