Berita Palangka Raya

Siap Hadapi Pemangkasan 2026, Pemprov Kalteng Pandai "Putar Otak" Gali PAD Tanpa Membebani Rakyat

Pemprov Kalteng harus siap menghadapi pemangkasan anggaran 2026 dari pusat, dan harus pandai putar otak untuk gali PAD tanpa membebani masyarakat

Penulis: Ahmad Supriandi | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Ahmad Supriandi
MENYAMPAIKAN - Wagub Kalteng, Edy Pratowo saat menyampaikan langkah strategis menghadapi pemangkasan TKD tahun anggaran 2026, Senin (3/10/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Pemprov Kalteng harus siap menghadapi pemangkasan anggaran 2026 mendatang oleh pemerintah pusat.
  • Harus bekerja keras untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, namun tak membebani masyarakat Kalteng.
  • Efisiensi anggaran dapat dilakukan Pemprov Kalteng tak menggelar rapat di hotel, perjalanan dinas, serta pemeliharaan sarana prasana.

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng mulai bersiap menghadapi pemangkasan anggaran tahun 2026 mendatang. 

Diibaratkan pemerintah harus putar otak untuk menekan efisiensi anggaran namun tetap harus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan 3 Tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (3/10/2025). 

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan, langkah yang mesti diambil jajaran Pemprov menghadapi pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. 

Langkah strategis yang harus diambil Pemerintah Daerah tersebut, kata Edy, menyesuaikan arahan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri). 

Satu di antara langkah yang dapat diambil pemerintah daerah yakni melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor. 

"Selain itu, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah," ujar Edy. 

Sektor swasta, lanjut Edy, harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga. 

Baca juga: Hadapi Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, Bupati Batara: Siap-siap Kencangkan Ikat Pinggang

Baca juga: Penjelasan Kepala PUPR Palangka Raya Dampak Pemangkasan Dana Transfer 2026 bagi Pembangunan Daerah

Dalam rakordalev tersebut, Edy juga meminta agar pemerintah daerah memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah masing-masing. 

"Sinergi dengan agenda nasional tersebut akan memperkuat pembangunan daerah," sambungnya. 

Lebih lanjut, Edy mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan inovasi dan terobosan kreatif. 

"Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benarbenar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat
penting untuk menggerakkan perekonomian daerah," tandasnya.

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved