Sikap Kadisbun Kalteng Rizky Badjuri, Koordinasi Dirjen Perkebunan Soal Aturan Realisasi Plasma

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Konflik agraria yang belum selesai antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar kebun, menganggu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng, Rizky Badjuri usai Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan, di Aula Jaya Tingang, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Sentil Direktur Perusahaan, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Tebar Ancaman: Akan Dipersulit

Terkait realisasi plasma 20 persen yang kerap menjadi pemicu konflik agraria di Kalteng, Rizky mengatakan, masih terkendala regulasi dari Dirjen Perkebunan.

Rizky menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan agar aturan realisasi plasma dibuat lebih sederhana.

"Agar perusahaan ini bisa cepat merealisasikannya. Contohnya perusahaan yang berdiri 2007 ke bawah itu tidak wajib plasma, tapi wajib ekonomi produktif," tambahnya.

Meski masih banyak menghadapi kendala, Rizky berharap pertemuan antara pemerintah dan perusahaan kali ini, menjadi bagian perbaikan tata kelola sawit di Kalteng.

"Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita niatkan bersama untuk Kalteng," tegasnya.

"Secara keseluruhan mungkin iya ada beberapa, tapi pelan-pelan kita selesaikan," ujarnya.

Meski begitu, Rizky menegaskan, Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk meningkatkan PAD.

Rizky menyebut, perusahaan dan pemerintah juga sudah menandatangani pakta integritas terkait kontribusi investor sektor perkebunan dalam meningkatan PAD.

Kehadiran investor, kata Rizky, mestinya menyejahterakan masyarakat Kalteng, baik memberdayakan tenaga kerja lokal, membayar pajak-pajak di Kalteng, hingga merealisasikan plasma dan CSR secara transparan.

(Tribunkalteng.com/ AhmadSupriandi)