Dana Transfer dan DBH Turun, Wagub Kalteng: Kurangi Perjalanan Dinas hingga Cukup Minum Air Putih

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Pusat menurunkan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH), hal itu membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng menerapkan efisiensi anggaran.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan, penurunan TKD dan DBH itu membuat Pemprov mesti mengurangi perjalanan dinas.

Kegiatan rapat kantor yang biasanya menganggarkan untuk makanan ringan juga akan dikurangi.

Edy juga mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi yang menyebut bahwa pejabat yang melaksanakan rapat, cukup dengan minum air putih.

"Kata KDM kan, dulunya makan sekarang pakai air putih," ujar Edy kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).

Edy mengingatkan agar semua Organisasi Perangkat Dinas (OPD) harus menyesuaikan dengan kondisi penurunan TKD dan DBH.

"Nanti pemakaian listrik kalau malam cukup satu dua lampu, tidak ada pekerjaan malam, komputer dimatikan, seperti itu," tambahnya.

Sebelumnya, Edy bersama perwakilan Pemprov daerah lainnya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk menceritakan kondisi anggaran di daerah dengan menurunnya TKD dan DBH.

"Okelah TKD menjadi pertimbanga, tetapi DBH jangan sampai terlalu jomplang," jelasnya.

Edy menegaskan, program-program pemerintah daerah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, diperlukan anggaran yang memadai.

Meski pemerintah pusat telah mengurangi TKD dan DBH, Edy menegaskan, program prioritas Pemprov Kalteng, seperti Kartu Huma Betang tidak akan terdampak.

Baca juga: Imbas Penurunan Dana Transfer ke Daerah, Pemprov Kalteng Ditantang Berinovasi PAD dan Sinergi

Baca juga: Wagub Kalteng Edy Pratowo Sebut Kebijakan DBH Perlu Dievaluasi Usai Rakor Bersama Kemenkeu

"Karena itu program prioritas, kita akan mengedepankan mana yang jadi prioritas dulu," tuturnya.

Pemrov Kalteng bakal memaksimalkan pendapatan asli daerah dari pajak, untuk melaksanakan program pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

"Kita akan terus memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pajak dan sebagainya yang menjadi kewenangan Pemprov itu kita maksimalkan," tandasnya.