dana bagi hasil

Index A-Z

Dana Transfer dan DBH Turun, Wagub Kalteng: Kurangi Perjalanan Dinas hingga Cukup Minum Air Putih

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan, penurunan TKD dan DBH itu membuat Pemprov mesti mengurangi perjalanan dinas seluruh OPD

Senin, 13 Oktober 2025
Wagub Kalteng Edy Pratowo Sebut Kebijakan DBH Perlu Dievaluasi Usai Rakor Bersama Kemenkeu

Wagub Kalteng, Edy Pratowo menegaskan kebijakan transfer dana daerah dan DBH guna wujudkan keadilan fiskal merata di seluruh Indonesia.

Selasa, 7 Oktober 2025
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo Sebut Kebijakan Dana Bagi Hasil Perlu Dievaluasi

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH), perlu dievaluasi

Selasa, 7 Oktober 2025
Penurunan TKD dan DBH Jadi Sorotan di Muskomwil V APEKSI se-Kalimantan di Palangka Raya Kalteng

Penurunan TKD dan DBH oleh pusat menjadi sorotan Muskomwil V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) se-Kalimantan di Palangka Raya

Sabtu, 27 September 2025
Pengamat Ekonomi Soroti DBH Telat Bayar, Ganggu Arus Kas Daerah Hingga Perekonomian Lokal

Pengamat Ekonomi, Suherman Juhari sebut dampak pertama yang mungkin terjadi jika DBH ini lambat dibayar adalah terganggunya Arus Kas Daerah.

Selasa, 23 September 2025
Anggota Komisi I DPRD Kalteng Sebut DBH Belum Terbayar Berpengaruh ke Pembangunan Daerah

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering, menyoroti dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023 Kalteng, belum dibayarkan sepenuhnya pusat

Selasa, 23 September 2025
Dana Bagi Hasil Kalteng hanya Dibayarkan Rp 300 M, Jumlah Dipengaruhi Kondisi Fiskal Nasional

Pembayaran dana bagi hasil oleh pusat ke Pemprov Kalteng sebesar Rp 300 miliar dilakukan pada Juli 2025, memperhitungkan kondisi fiskal nasional

Selasa, 23 September 2025
Akademisi UMPR Soroti Dana Bagi Hasil Rp625 Miliar untuk Kalteng, Pelayanan Publik Rawan Terganggu

Pemprov Kalteng saat ini masih menunggu pelunasan DBH sejak 2023 yang mencapai Rp 625 miliar dari sektor tambang.

Selasa, 23 September 2025
Breaking News, Utang Pusat Menumpuk, Pemprov Kalteng Tunggu Pelunasan Dana Bagi Hasil Rp 625 M

Pemerintah Pusat masih menumpuk utang kepada Pemprov Kalteng. Utang Rp 625 miliar sejak 2023 masih belum lunas. tunggu dibayarkan ke daerah

Senin, 22 September 2025
Pembagian DBH Sawit Kalteng Disbun Jadi Koordinator, Anggaran Prioritas Perbaikan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil atau RKP DBH Sawit Kalteng.

Jumat, 5 April 2024
Pemkab Kotim Terima Dana bagi Hasil Rp 41 Miliar, Digunakan untuk Perkebun Kelapa Sawit Sawadaya

Pemkab Kotim menerima dana bagi hasil sesuai permen 91 tahun 2023 Rp 41 miliar dan tertinggi untuk di Kalteng digunakan kelapa sawit swadaya

Senin, 22 Januari 2024
Kenaikan Harga Batu bara dan CPO Berdampak Positif Bagi Kalteng, Dana Bagi Hasil Meningkat

Kenaikan harga komoditas utama ekspor Kalimantan Tengah akan membawa dampak sangat baik bagi daerah penghasil.

Senin, 14 Maret 2022

TAG

dana bagi hasil

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan, penurunan TKD dan DBH itu membuat Pemprov mesti mengurangi perjalanan dinas seluruh OPD

Wagub Kalteng, Edy Pratowo menegaskan kebijakan transfer dana daerah dan DBH guna wujudkan keadilan fiskal merata di seluruh Indonesia.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH), perlu dievaluasi

Penurunan TKD dan DBH oleh pusat menjadi sorotan Muskomwil V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) se-Kalimantan di Palangka Raya

Pengamat Ekonomi, Suherman Juhari sebut dampak pertama yang mungkin terjadi jika DBH ini lambat dibayar adalah terganggunya Arus Kas Daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering, menyoroti dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023 Kalteng, belum dibayarkan sepenuhnya pusat

Pembayaran dana bagi hasil oleh pusat ke Pemprov Kalteng sebesar Rp 300 miliar dilakukan pada Juli 2025, memperhitungkan kondisi fiskal nasional

Pemprov Kalteng saat ini masih menunggu pelunasan DBH sejak 2023 yang mencapai Rp 625 miliar dari sektor tambang.

Pemerintah Pusat masih menumpuk utang kepada Pemprov Kalteng. Utang Rp 625 miliar sejak 2023 masih belum lunas. tunggu dibayarkan ke daerah

Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil atau RKP DBH Sawit Kalteng.

Pemkab Kotim menerima dana bagi hasil sesuai permen 91 tahun 2023 Rp 41 miliar dan tertinggi untuk di Kalteng digunakan kelapa sawit swadaya

Kenaikan harga komoditas utama ekspor Kalimantan Tengah akan membawa dampak sangat baik bagi daerah penghasil.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved