Wagub Kalteng Edy Pratowo Sebut Kebijakan DBH Perlu Dievaluasi Usai Rakor Bersama Kemenkeu

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mewujudkan keadilan fiskal yang merata di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Edy Pratowo usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Pemerintah daerah memahami tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Evaluasi terhadap mekanisme transfer dana daerah dan DBH diperlukan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan fiskal di seluruh wilayah,” ujarnya.

Baca juga: Cegah Kekerasan dan Narkoba di Sekolah, Jadi Komitmen Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra

Baca juga: Link Live Laga Persiku Vs Barito Putera, Laskar Antasari Jaga Rekor Tak Pernah Kalah dan Bobol

Baca juga: Live Hasil Skor PSPS Riau Vs Sriwijaya FC, Derby Sumatera Papan Bawah Klasemen Championship Barat

Edy menyebut, tren penurunan transfer dari pemerintah pusat juga dirasakan oleh berbagai provinsi, termasuk di wilayah Kalimantan.

Kalteng, kata Edy, mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur mencapai 73 persen.

Penurunan ini, juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Kondisi tersebut, lanjut Edy Pratowo, berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program pembangunan.

"Namun demikian, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional memerlukan ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” tuturnya.

Edy juga menyoroti ketimpangan pembagian DBH yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi setiap daerah.

“Sebagai contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam, namun hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar, jumlah yang bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa provinsi non-penghasil.

Edy menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun, tetapi mengajak semua pihak untuk meninjau kembali aspek keadilan fiskal.

"Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang apabila setiap daerah memperoleh ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” tegasnya.

(Tribunkalteng.com)