Anggota DPR RI Soroti Jalan Rusak di Kalteng, Ketua Komisi IV DPRD Kotim Mariani Ikut Angkat Bicara

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR RI Dapil Kalteng Muhammad Syauiqe menyoroti kerusakan jalan nasional di Kalteng terpanjang di Indonesia.
• Dirinya mengatakan, adanya keimpangan yang begitu besar antar wilayah berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
• Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Kotim yang menyoroti akses jalan di Kotim pun masih perlu penanganan serius.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan setelah viralnya video Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalteng, Muhammad Syauqie, yang menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan di wilayahnya. 

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025 serta rencana program Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2026. 

Dalam forum itu, Syauqie mengapresiasi capaian anggaran dan program kementerian, namun menegaskan masih adanya persoalan serius terkait infrastruktur di Kalteng.

Dalam paparannya, Syauqie mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah masuk dalam peringkat 10 besar daerah dengan kondisi jalan rusak terparah di Indonesia. 

Bahkan, Kalteng menempati posisi pertama dengan total jalan rusak mencapai 191,56 kilometer.

Ia merinci, setidaknya terdapat 185,20 kilometer jalan berstatus agregat yang tersebar pada tujuh ruas jalan nasional. 

Selain itu, terdapat pula 552,86 kilometer jalan beraspal dengan lebar hanya enam meter, 76 titik rawan longsor pada sepuluh ruas jalan, serta enam ruas jalan lainnya yang rawan banjir.

Menurut Syauqie, data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kondisi ini disebutnya perlu mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti minimnya alokasi anggaran APBN untuk Kalimantan Tengah. 

"Untuk Kalteng, anggaran APBN itu nihil untuk pembangunan. Yang ada hanya untuk preservasi jembatan, jalan, dan pengawasan,” ujarnya.

Baca juga: Berita Populer Kalteng, Anggota DPRD Kritik BPJN Tertutup ke Publik Soal Jalan Rusak, Reaksi Pemprov

Baca juga: Anggota DPR RI Dapil Kalteng Andina Narang Minta Kasus Pembunuhan oleh Brigadir AK Diusut Tuntas

Dalam tahun anggaran berjalan, tidak ada anggaran pembangunan jalan nasional, kecuali untuk pekerjaan preservasi jembatan, jalan, dan kegiatan pengawasan. 

“Untuk pembangunan, tidak ada anggarannya Pak Menteri,” tegas Syauqie.

Pernyataan tersebut ia sampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo serta jajaran Dirjen Bina Marga.