Anggta DPRD, Camat hingga Kades di Kotim Tiba-tiba Tes Urine

Ringkasan Berita:

• Suasana berbeda tampak saat dilakukan tes urine mendadak di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (17/11/2025) siang.
• Para peserta kegiatan, mulai dari anggota dewan, kepala desa, camat, hingga lurah.
• Tes dilakukan usai Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bersama BNNK Kotim dan Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN).

 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Suasana berbeda tampak di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (17/11/2025) siang. 

Para peserta kegiatan, mulai dari anggota dewan, kepala desa, camat, hingga lurah, terlihat menjalani tes urine secara bergiliran di ruang rapat paripurna DPRD Kotim.

Tes urine tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bersama BNNK Kotim dan Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN). 

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen bersama untuk memastikan para pemimpin daerah menjadi teladan dalam memerangi narkoba.

Baca juga: Komisi I DPRD Kotim Soroti Dugaan Penipuan Ketua BUMDes Lampuyang, Minta Pengawasan Diperketat

Inisiatif Ketua DPRD

Kepala BNNK Kotim, AKBP Muhammad Fadli menjelaskan, tes urine ini merupakan inisiatif dari Ketua DPRD Kotim. 

“Saya bilang, bagaimana kalau sekalian tes urine? Karena kita ini pelopor pencegahan dan pemberantasan narkoba. Lebih elok kalau kita yang mengajak orang untuk menjauhi narkoba juga ikut tes," ujarnya. 

Fadli memastikan, hingga pemeriksaan selesai, seluruh peserta dinyatakan negatif. 

Namun, ia menegaskan prosedur yang akan ditempuh apabila ditemukan hasil positif. 

“Kalau ada yang positif, kami akan telusuri lebih jauh. Bisa jadi karena obat tertentu atau penyakit dalam yang membuat hasilnya reaktif. Setelah kami dalami barulah ketahuan penyebabnya," bebernya. 

BNNK Kotim disebut siap memberikan pendampingan jika ada peserta yang hanya berstatus pengguna. 

"Kalau memang dia korban atau pemakai, tugas kami adalah menangani. Kami akan obati sejak dini, baik melalui rehab medis maupun rehab sosial,” jelas Fadli. 

Ia menambahkan, proses rehabilitasi akan dikoordinasikan dengan RSUD dr. Murjani Sampit.

Selain itu, BNN juga tetap menjalankan fungsi penyelidikan terhadap jaringan peredaran narkoba. 

“BNN memang punya kewenangan penyelidikan. Kami juga sering berkoordinasi dengan Polres Kotim dan BNN Provinsi. Kalau ada kasus yang harus ditangani bersama, kami siap kolaborasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua GDAN, Sadogiri Henoch Binti, memberi apresiasi terhadap langkah DPRD Kotim. 

"Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Baru pertama kali DPRD mengumpulkan tokoh adat, kepala desa, lurah, dan camat sekaligus untuk membicarakan langkah nyata memberantas narkoba,” katanya.

Ia menegaskan bahwa GDAN terbentuk dari keprihatinan mendalam terhadap kerusakan sosial akibat narkoba. 

“Orang Dayak bisa hancur secara etika dan moral kalau narkoba ini dibiarkan. Karena itu kami akan menggerakkan sebanyak-banyaknya orang Dayak dan siapa saja yang peduli untuk melawan narkoba,” tegasnya.

Sadogiri juga membeberkan konsep sanksi adat yang sedang disusun GDAN. 

“Kami mendorong agar pengedar dan bandar narkoba yang merusak masyarakat Kalimantan Tengah diusir dari wilayah ini. Kalau sudah inkrah, sanksi adat akan diberlakukan. Ini untuk memberi efek jera,” ujarnya.

Ia memastikan GDAN akan turun langsung ke desa-desa yang dinilai rawan peredaran narkoba. 

“Kami akan jemput bola. Kepala desa dan mantir adat akan dipanggil untuk duduk bersama dengan BNN maupun kepolisian. Di situ akan kita dorong gerakan bersama supaya desa-desa bisa terbebas dari narkoba,” kata Sadogiri.