Ini Klarifikasi Kades Bapinang Hilir Laut Kotim Soal Bagi-bagi Tanah, Dituntutan Mundur oleh Warga

Oleh karena itu, pemerintah desa merasa memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat, termasuk memberikan sebagian kepada orang yang berjasa menjaga wilayah desa. 

“Desa punya hak mengklaim tanah tak bertuan, asal ada persetujuan dengan tokoh adat dan warga yang tahu sejarahnya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Senin (29/9/2025), Kades mengaku tidak bisa berbuat banyak saat ratusan warga memadati kantor desa menuntut dirinya turun jabatan. 

Ia menyebut sempat ada upaya mediasi di balai desa dengan menghadirkan empat perwakilan warga, yakni Norhasan Ependi, Arif Siswanto, Rony, dan Muksin. 

“Waktu itu mereka masuk balai desa, kami sempat berbicara, tapi suasana sudah panas karena banyak warga di luar dan aparat berjaga,” katanya.

Usai kejadian tersebut, pihak Kecamatan Pulau Hanaut bersama unsur Forkopimcam berupaya melakukan mediasi ulang pada Selasa (7/10/2025). 

Namun, pertemuan gagal terlaksana karena lima perwakilan warga yang diundang tidak hadir. 

“Rapat tidak bisa kami lanjutkan karena pihak perwakilan warga yang kami undang tidak hadir,” ujar Camat Pulau Hanaut, Dedy Purwanto.

Dedy menilai ketidakhadiran para perwakilan warga justru memperlambat proses penyelesaian konflik. Ia berharap para pihak bisa hadir dalam undangan selanjutnya agar persoalan ini segera tuntas. 

“Kami akan jadwalkan ulang setelah kegiatan pelantikan di kabupaten selesai. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim karena ini menyangkut pemerintahan desa,” jelas Dedy.

Sementara itu, situasi di Desa Bapinang Hilir Laut hingga kini masih relatif kondusif. Meski begitu, sebagian warga masih menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya. 

Baca juga: Kepala DPMD Kotim Tanggapi Tuntutan Mundur Kades Bapinang Hilir Laut, Ingatkan Ada Mekanisme Hukum

Baca juga: Warga Desa Bapinang Hilir Laut Kotim Demo Desak Kades Mundur, Camat Pulau Hanaut: Ada Aturannya

Mereka menilai pembagian tanah tanpa musyawarah dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Pihak kepolisian dan TNI masih terus melakukan pengamanan serta mengawal setiap agenda mediasi agar proses penyelesaian konflik bisa berjalan aman dan damai. 

“Kami harap semua pihak menahan diri dan menunggu hasil musyawarah resmi di kecamatan. Jangan ada lagi provokasi yang memperkeruh suasana,” pungkas Camat Pulau Hanaut.