Kabar Baik dari Pemprov Kalteng soal Pemotongan TPP ASN 30 Persen pada 2026, Bisa Dikembalikan

Bahkan, nilai APBD Kalteng kini disebut-sebut setara dengan kondisi anggaran tahun 2015, sementara beban pelayanan publik terus meningkat.

“Kita juga berharap pemerintah pusat bisa menambah dukungan anggaran, karena kondisi sekarang cukup berat," katanya. 

"Jumlah anggaran kita ini setara dengan tahun 2015, padahal daerah semakin berkembang dan tuntutan pelayanan publik semakin besar,” tuturnya.

Meski terjadi pemotongan, Herson memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu.

“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Aparatur yang berkorban, jangan publik yang dikorbankan. ASN tetap punya gaji pokok, sedangkan TPP itu tambahan,” katanya.

Ia juga menyebut, di beberapa daerah di Kalteng, TPP bahkan sudah dihapus karena ketidakmampuan fiskal.

“Bahkan di beberapa daerah di Kalteng, TPP sudah tidak ada, hilang. Ya karena memang tidak mampu. Itu kondisi yang harus dimaklumi,” ujarnya.

Herson menegaskan, ASN perlu menerima kebijakan ini sebagai konsekuensi situasi keuangan daerah.

“Kalaupun ada penurunan, gaji tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan. Tapi itulah konsekuensi dari sebuah kebijakan,” pungkasnya.