Pesan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Farid Wajdi, Fokus Pelatihan Alat Berat

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri yang kian berkembang di daerah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Farid Wajdi mengatakan, kualitas SDM menjadi kunci agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dan terserap dunia usaha.

Baca juga: TIPS Motor Aman Dari Pencurian, Saksi Mata Cerita Aksi Maling di Sampit Kotim dan Ada Rekaman CCTV

“Selama ini yang kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di Kalteng,” kata Farid, Rabu (19/11/2025).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalankan program Akses Lapangan Kerja yang menjadi arahan langsung Gubernur Kalteng. 

Program ini fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

“Pak Gubernur memerintahkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan di BLK. Harapannya, kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan kompeten bisa kita penuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Farid menyebutkan pelatihan alat berat menjadi salah satu program yang tengah dilakukan dalam tiga tahun terakhir. 

Sebab, kebutuhan operator alat berat di Kalteng cukup tinggi, terutama karena berkembangnya sektor perkebunan, pertambangan, dan konstruksi.

“Salah satunya pelatihan alat berat. Ini sudah kami rintis tiga tahun terakhir. Kebutuhan operator alat berat lumayan banyak,” jelasnya.

Namun, jumlah peserta pelatihan masih terbatas karena keterbatasan instruktur. 

Untuk mengatasinya, Disnakertrans bekerja sama dengan lembaga pelatihan dari luar provinsi.

“Instruktur kita memang masih terbatas, sehingga kita bekerja sama dengan lembaga dari luar provinsi untuk melatih para calon operator,” kata Farid. 

Ia menambahkan bahwa peserta yang lulus akan diupayakan memperoleh Surat Izin Operator (SIO), yang setara dengan SIM bagi pengemudi.

Dari sisi serapan tenaga kerja, Farid menyebutkan bahwa kondisi Kalteng cukup baik.

“Kalau melihat data BPS, tingkat pengangguran terbuka kita sekitar 3,9 sekian. Itu sudah jauh di bawah rata-rata nasional. Lumayan bagus,” ungkapnya.

Meski begitu, masih ada bidang tertentu yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi lebih spesifik.

“Lowongan ada, sebagian sudah terserap, tetapi ada bidang-bidang tertentu yang calon tenaga kerjanya masih perlu ditingkatkan kompetensinya,” tuturnya.

Untuk itu, peningkatan kompetensi dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk APINDO dan serikat pekerja.

Farid juga mengungkapkan adanya kendala pendanaan di sejumlah BLK kabupaten/kota akibat efisiensi anggaran di pemerintah pusat.

“Tahun ini BLK baik milik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mendapatkan anggaran pelatihan dari kementerian,” katanya.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Disnakertrans Kalteng meminta dukungan agar anggaran pelatihan bisa kembali dialokasikan pada tahun depan.

“Kami meminta bantuan Komisi IX DPR RI agar pembiayaan pelatihan bisa dibantu seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Farid.

Di tingkat provinsi, program pelatihan tetap berjalan normal menggunakan anggaran APBD. Namun di banyak BLK kabupaten/kota, kegiatan pelatihan menjadi terbatas.

“Misalnya, yang mendaftar banyak, tetapi yang bisa diterima sedikit karena paket pelatihannya terbatas,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, Pemprov Kalteng tetap memprioritaskan pelatihan berbasis kompetensi sebagai strategi utama peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

“Masih fokus pada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Dengan kompetensi yang memadai, mereka akan lebih mudah masuk ke bidang-bidang yang selama ini sulit,” pungkasnya.

(Tribunkalteng.com/Iqbal)