Warga Harap Tak Ada Lagi PSU dan Politik Uang Pada Pilkada Barito Utara

TRIBUNKALTENG.COM, MUARA TEWEH - Warga Barito Utara sudah mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati definitif. Karena itu, banyak yang berharap tak ada lagi Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah ini.

Barito Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang belum memiliki bupati dan wakil bupati definitif.

Pasalnya, pada Pilkada serentak yang berlangsung 27 November 2024 lalu, hanya menghasilkan sengketa yang berujung Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU untuk TPS 04 Malawaken dan TPS 01 Melayu.

Baca juga: Bawaslu Tangani Laporan Politik Uang jelang PSU Pilkada Barito Utara

Baca juga: PSU Pilkada Barito Utara, KPU Minta Pemilih Proaktif ke KPPS jika Belum Terima Undangan Memilih

Baca juga: Daftar 6 Kecamatan Mulai Distribusi Logistik PSU Pilkada Barito Utara

Pelakasanaan PSU di dua TPS tersebut juga berujung ke putusan MK karena dugaan politik uang. 

Akhirnya, MK mendiskualifikasi peserta Pilkada Barito Utara saat itu, yakni nomor urut 01, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan nomor urut 02 Ahmad Gunadi-Sastra Jaya.

Putusan itu membuat Pemungutan Suara Ulang harus kembali dilaksanakan di TPS se-Barito Utara.

Joko (50) warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, mengaku sudah cukup lelah mengikuti gejolak politik di daerahnya.

Ia berharap, PSU kali ini benar-benar menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Barito Utara.

"Yang kalah ya kalah, yang menang ya menang, jangan ada lagi ribut-ribut," kata Joko, Senin (4/8/2025).

Sampai saat ini, Joko juga belum mendengar informasi terkait politik uang atau didatangi orang yang menawarkan uang untuk memilih paslon tertentu.

Karena itu, ia berharap PSU pada 6 Agustus 2025 nanti tak bermasalah seperti Pilkada Barito Utara sebelumnya.

Senada dengan Joko, Jumani (76) yang juga merupakan warga Kelurahan Melayu, mengarahapkan PSU kali ini melahirkan pemimpin yang bisa membuar Barito Utara lebih maju.

Sama seperti Joko, Jumani juga belum mendengar isu tentang tawaran politik. Meski begitu, ia sempat mendengar kalau uang yang ditawarkan minimal Rp 300 ribu.

"Kalau yang sebelumnya, bahkan ada yang lebih banyak, katanya seperti itu. Saya belum tahu juga," ujarnya.

Della (24), warga Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, juga mengaku belum mendengar kabar jika ada politik uang menjelang PSU. Dirinya pun berharap Barito Utara segera dipimpin oleh bupati definitif.

"Kurang tahu kalau itu (politik uang, red). Saya sih berharap tidak ada masalah lagi supaya Barito Utara cepat ada bupatinya," tandasnya.

(Tribunkalteng.com)