Pemkab Kotim Lakukan Tes Urine Mendadak Pada 290 Aparatur Sipil Negara

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau Pemkab Kotim melaksanakan tes urine kepada ratusan aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintah setempat, pada Rabu (21/5/2025).

Hal tersebut guna memastikan aparatur negara di daerah itu bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Tercatat setidaknya ada sebanyak 290 pegawai dari Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, mulai dari pejabat eselon hingga tenaga kontrak, diwajibkan mengikuti tes urine.

Baca juga: Pemkab Kotim Bakal Siapkan 2 Posko Unit Reaksi Cepat Penerangan Jalan Umum Jika Ada Laporan

Baca juga: Proyek Pembenahan Pasar Ikan Mentaya Sampit Dilaksanakan 2025 Ini oleh Pemkab Kotim

Baca juga: Pemkab Kotim Kalteng Sewa Pesawat Berangkatkan Jemaah Haji, cek Jadwal dan Jumlahnya

Menurut Wakil Bupati Kotim, Irawati pemeriksaan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagai upaya penyaringan efektif, sesuai dengan semangat program nasional Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN).

"Tes ini sebagai bentuk komitmen kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba. ASN harus menjadi teladan, bukan malah terjerat dalam penyalahgunaan,” katanya.

Irawati menjadi peserta pertama yang menyerahkan sampel urine, disusul Pj Sekda Masri dan para pejabat lainnya.

Total pegawai di lingkungan Setda mencapai lebih dari 300 orang, namun sekitar 10 pegawai absen karena cuti, sakit, atau sedang bertugas di luar daerah.

Mereka tetap diwajibkan menjalani tes urine secara mandiri dalam waktu dekat.

Pelaksanaan tes diawasi ketat oleh petugas Satpol PP guna menghindari adanya pengelakan.

Irawati mengatakan, ketertutupan informasi sebelum tes adalah langkah strategis untuk memastikan hasil yang objektif dan menghindari potensi manipulasi.

“Kalau diberi tahu duluan, kita tidak tahu akan seperti apa persiapannya. Tes ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi menyaring dan memastikan siapa yang benar-benar bersih,” tegasnya.

Sampel urine yang dikumpulkan langsung diperiksa oleh tim dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kotim.

Hasilnya akan disampaikan ke BNK dan menjadi dasar pengambilan langkah lanjut jika ditemukan indikasi positif penggunaan narkoba.

Jika hasil tes menunjukkan adanya ASN yang terindikasi, pemerintah daerah berjanji akan bertindak tegas.

"Kalau PNS, kita arahkan ke rehabilitasi dengan pengawasan. Tapi kalau tenaga kontrak, tentu akan dievaluasi kontraknya,” terang Irawati.