Kobar Pertama di Kalteng, Tingkatkan Kinerja Pemerintahan dengan Peluncuran Aplikasi e-Sakip

TRIBUNKALTENG.COM, PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kembali menunjukkan inovasinya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. 

Terbaru, Kobar meluncurkan aplikasi e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang menjadi terobosan pertama di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kobar, Juni Gultom menjelaskan, aplikasi ini telah melalui proses uji coba selama dua tahun dan difasilitasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Perencanaan pembangunan Kobar akan dimasukkan dalam pohon kinerja melalui aplikasi E Sakip. Karena saat ini, perencanaan pembangunan harus berbasis e-Government atau digitalisasi dalam pelayanan pemerintahan,” ujar Juni Gultom belum lama ini.

Baca juga: Pemkab Apresiasi DPRD Kobar Kalteng, Dua Ranperda Selesai Dibahas dan Disepakati 

Menurutnya, dalam konteks perencanaan dan pengukuran pembangunan, ke depan akan sepenuhnya menggunakan sistem E Sakip.

Penggunaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta menciptakan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Untuk wilayah Kalimantan Tengah, baru Kobar yang menggunakan aplikasi ini. Semoga dengan E Sakip ini, kita bisa mendongkrak nilai akuntabilitas dari B menjadi A,” tegas Juni Gultom.

Ia menjelaskan, salah satu keunggulan E Sakip adalah dalam hal efisiensi anggaran.

Misalnya, untuk mencapai target swasembada pangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, melainkan akan dilaksanakan secara gotong royong oleh beberapa OPD terkait.

“Penerapan E Sakip mengandalkan pohon kinerja, yakni dengan cara mencari akar permasalahan dan menyelesaikannya secara kolektif oleh seluruh OPD. Ini akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program,” tambahnya.

Juni juga menekankan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini, daerah diminta untuk melakukan terobosan agar tetap dapat menjalankan pembangunan secara optimal.

“Dengan adanya efisiensi anggaran ini, daerah diminta untuk bisa berbuat dan mengambil langkah strategis. Pembangunan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan terlebih dahulu melihat akar permasalahan melalui pohon kinerja. Sistem gotong royong antar OPD inilah yang akan menguatkan pembangunan daerah kita ke depan,” pungkasnya.