Kakanwil Kemenkum HAM Pantau Pencoblosan, 84 WBP LPP Rutan Kelas IIA Palangkaraya Gunakan Hak Suara

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sebanyak 84 warga binaan pemasyaraktan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  atau LPP Kelas IIA Palangkaraya memberikan hak suaranya dalam Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024).

Lokasi LPP Kelas IIA Palangkaraya berada di Jalan Tjilik Riwut Km 5, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sebanyak 84 warga binaan LPP Kelas IIA Palangkaraya telah terdata masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

Proses pencoblosan pada Lapas Perempuan ditinjau langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kaimantan Tengah, Hendra Eka Putra didampingi oleh Kalapas Perempuan, Sri Astiana.

Baca juga: Saat Memberikan Hak Suara, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran Berharap Pemilu 2024 Jadi Berkah

Baca juga: Unik, Bertepatan Hari Kasih Sayang TPS 31 Baamang Hulu Kotim Kalteng Dihiasi Dekorasi Warna Pink

Baca juga: Sehari Jelang Pemungutan Suara, Pj Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu Tinjau Tiga Lokasi TPS

“Sebanyak 84 warga binaan yang terdaftar sebagai  DPT, sementara warga binaan yang terdaftar sebagai DPT sebanyak 3.000 warga binaan,” terangnya.

Dirinya mengatakan pihak Kemenkumham memastikan para warga binaan dapat menyalurkan hak suaranya.

“Kita mengedepankan azas jujur dan adil (Jurdil), sehingga warga binaan dapat memberikan suara untuk memilih sesuai hati nuraninya,” terang Hendra.

Dirinya mengatakan pada Rutan Kelas IIA Palangkaraya sebanyak 441 warga binaan yang terdaftar sebagai DPT.

Hendra menegaskan para warga binaan tidak ada tekanan dan atensi bagi warga binaan untuk memilih salah satu caleg dan capres cawapres.

“Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPS) di bawah Kemenkumham Kalteng bersikap netral dan membebaskan para warga binaan menyoblos sesuai hati nuraninya,” tegasnya.

Dirinya pun menjelaskan pencegahan adanya kecurangan saat proses pemilihan umum berlangsung di seluruh UPT.

“Guna mencegah kecurangan, kita berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, Linmaa, Polri, dan TNI untuk mengawasi seluruh proses Pemilu,” tegas Kakanwil Kemenkumham Kalteng.

Hendra Eka Putra pun telah mewanti-wanti seluruh petugas UPT untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. (*)

(TRIBUNKALTENG.COM / PANGKAN BANGEL)