Karhutla di Kotim Masih Marak, Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 7 Hari

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Timur atau Karhutla di Kotim masih marak, demikian juga asap dampak kebakaran lahan masih mencemari udara setempat.

Pemkab Kotim bersama pengambil kebijakan atau stake holder lainnya sepakat memperpanjang status tanggap darurat bencana Karhutla di Kotim hingga 7 hari kedepan, yakni 26 September 2 Oktober 2023.

Hal tersebut merupakan hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan Pemkab Kotim dan satgas penanggulangan bencana Karhutla di Kotim, antara lain BPBD, Disdamkarmat, Polres Kotim, Kodim 1015/Sampit, BMKG Kotim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan lain-lain.

Dalam rangka menindak lanjuti berakhirnya status tanggap darurat Karhutla di Kotim sebelumnya, yang berlaku dari 12 - 25 September 2023.

Baca juga: Kecelakaan di Sampit, Diduga Pemotor Terjatuh Saat Salib Truk, Ibu Selamat Anaknya Tewas Terlindas

Baca juga: Gempa Terkini Senin 25 September 2023, Magnitudo 4,6 SR Guncang Timur Laut Maluku Barat Daya

Baca juga: Lowongan Kerja Posisi Saphire Lounge Manager di PT Angkasa Pura Solusi Dibuka Hingga 14 Oktober 2023

“Setelah rapat tadi kami menerima banyak masukan, ada 3 hal yang kami cermati yaitu prakiraan cuaca dari BMKG, Dinas Lingkungan Hidup terkait ISPU, dan Dinas Kesehatan terkait ISPA. Dinyatakan semua trennya naik,” ucap Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, Senin (25/09/2023).

Ia melanjutkan, dari hasil rapat tersebut ada dua pilihan yakni perpanjangan status tanggap darurat karhutla selama 7 hari atau 14 hari.

Setelah kedua pilihan tersebut beserta faktor-faktor pertimbangannya dilaporkan ke Bupati Kotim selaku pengambil keputusan, maka ditetapkan perpanjangan status tanggap selama 7 hari.

“Berdasarkan prakiraan BMKG tadi musim hujan dimulai pada Oktober dasarian kedua, tapi dari wilayah utara dulu. Mungkin menjadi pertimbangan Bupati untuk jangka waktu perpanjangan status tanggap, nanti setelah 7 hari akan kami evaluasi kembali apakah perlu diperpanjang lagi atau tidak,” lanjutnya.

Dari hasil rapat evaluasi itu pula, pihaknya menyoroti perilaku masyarakat yang seolah-olah menganggap karhutla ini hanya tanggung jawab pemerintah.

Padahal, dalam menghadapi musibah seperti ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu atau dua pihak saja, perlu kerja sama seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah agar hal ini bisa ditanggulangi dengan optimal.

Salah satunya, ia meminta kepada pemilik atau developer perumahan untuk turut andil dalam antisipasi maupun penanggulangan karhutla dengan menyediakan unit pemadam kebakaran sederhana, bisa menggunakan kendaraan roda tiga dilengkapi dengan profil tank dan pompa air agar paling tidak bisa memadamkan atau meminimalkan penyebaran api sebelum petugas tiba di lokasi.

Sebab, menurutnya petugas BPBD maupun Disdamkarmat juga perlu waktu, apalagi ditengah karhutla yang marak seperti ini pihaknya harus kerja ekstra. Itu pun kalau lokasi karhutlanya bisa dilintasi kendaraan roda 6, jika tidak, maka hanya bisa menggunakan unit profil tank. 

“Contohnya diperumahan Sriwijaya beberapa waktu lalu, kami membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk memadamkan dan mendinginkan karhutla, karena menggunakan unit profil, sebab truk tidak bisa masuk,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan, untuk bahu membahu dalam menghadapi musibah karhutla ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBBD setidaknya sudah 676,214 hektar, meliputi 217 kejadian karhutla dan 3011 hotspot yang terdeteksi dari Januari hingga pertengahan September 2023.