Database KPU Kalteng Bocor

NEWS VIDEO, Setelah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Database KPU Kalteng Diduga Bocor

Database milik KPU Kalteng diduga bocor setelah sebelumnya kebocoran database juga pernah dialami Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPRS.

|
Penulis: Lidia Wati | Editor: Fathurahman

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Database milik KPU Kalteng diduga bocor setelah sebelumnya kebocoran database juga pernah dialami Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR.

Dugaan kebocoran database  KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berisikan NIK pemilih hingga tempat pemungutan suara (TPS).

Digital Programmer Ahmad Hady Surya (32), mengungkapkan, orang yang menjual adalah orang yang sama membobol database Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Di forum dark web ada satu sosok yang membocorkan data KPU Kalteng, pernah membocorkan data Kabupaten Sukoharjo yang sudah saya follow up ditanggapi oleh Wakil Bupatinya," katanya, Selasa (14/3/2023).

Ahmad Hady Surya Progremmer asal Kalteng ini, menjelaskan, di forum jual beli tersebut terpampang ID Kota, Provinsi, TPS, nomor KK, nomor NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir.

Baca juga: BREAKING NEWS, 5.000 Lebih Database KPU Kalteng Diduga Bocor Diperjualbelikan, Berisi NIK dan TPS

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data Base KPU Kalteng, Pernah Dialami Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Baca juga: Polda Kalteng Akan Lakukan Penyelidikan, Terkait Data Base KPU Yang Diduga Bocor

Pembeli yang ingin mengakses data tersebut harus membeli 8 point kredit, satu kreditnya dibandrol 16 ribu dollar Singapura, jika dirupiahkan sekitar puluhan juta rupiah.

"Kalau kita open (database itu) bayar 8 kredit. Satu kreditnya 16 ribu dollar Singapura. Kalau dirupiahkan satu kreditnya 3 jutaan," ujarnya.

Database KPU Kalteng yang dispoiler sekitar 5.847 data, jika masuk lebih dalam membeli menurutnya data lengkap akan diperoleh termasuk nomor kontak.

Dia menilai sistem KPU Kalteng sudah termasuk kuat, karena keamanan berlapis-lapis dan terpusat, diduga kebocoran tersebut ada keterlibatan orang dalam.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat dikonfirmasi membantah adanya dugaan kebocoran database sebanyak 5.000 lebih, yang diungkap Ketua Asosiasi Digital Programmer Indonesia, Ahmad Hady Surya (32).

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Wawan Wiraatmaja mengatakan jika itu keliru, data yang tertera bukan berada di Kalteng, setelah dilakukan pengecekan.

"Data tersebut bukan data KPU Kalteng. Insya Allah keliru. Karena id Provinsi, id Kabupaten beda, tapi nama Provinsi semua Kalimantan Tengah," konfirmasinya, Selasa (14/3/2023).

Pihaknya mengirim foto untuk mempertegas jika database di KPU Kalteng yang diduga bocor keliru alias tidak sesuai, memberikan tanda kotak kuning dan merah terhadap ID Kota dan ID Provinsi.

"Kami sudah cek sejumlah nama dan tanggal lahir pada data di website tsb tdk ada ditemukan di data A-Daftar Pemilih Kalteng, lalu kami amati kode wilayahnya juga tidak sesuai," tegas Wawan Wiraatmaja.

Menurutnya, untuk menghindari kebocoran data, kebijakan ada di KPU RI, standar keamanan sedang diterapkan di seluruh satuan kerja daerah.

Terkait dugaan kebocoran database KPU Kalteng tersebut, Polda Kalteng masih menelisik kebenarannya, dengan minta bantuan Direktorat Reserse Krimininal Umum Polda Kalteng."Kita akan melakukan pengecekan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng," ujar Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Kismanto Eko Saputro. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved