Polda Kalteng Akan Lakukan Penyelidikan, Terkait Database KPU Yang Diduga Bocor

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Data Base di KPU Kalteng diduga bocor, Polda Kalteng masih melakukan pengecekan lewat Direktorat Reserse Kriminal Umum terkait dugaan kebocoran itu.

Adanya dugaan kebocoran data base berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah, Selasa (14/3/2033) di sikapi Polda Kalteng.

Diduga sedikitnya 5.000 data yang diduga bocor yang diungkap oleh Ketua Asosiasi Digital Programer Indonesia Ahmad Hady Surya (32).

Bahkan ada dugaan terdapat satu sosok yang membocorkan data milik KPU Kalteng tersebut.

Diduga orang yang menjual adalah orang yang sama saat membobol database Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Baca juga: Kebakaran Rumah Diduga Akibat Kebocoran Gas, Satu Keluarga di Sukabumi Alami Luka Bakar

Baca juga: Sigi Provinsi Sulteng Diguncang Gempa Dini Hari Tadi, BMKG Ungkap Guncangan Terpusat di Darat

Baca juga: Serahkan 1.160 Sertifikat Tanah di Lokasi Berlumpur Blora, Presiden Jokowi Geleng-geleng Kepala

Data yang diduga bocor pada forum jual beli tersebut berupa ID Kota, Provinsi, TPS, nomor KK, nomor NIK, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. 

Terkait adanya kebocoran data base milik KPU Kalteng, pihak Polda Kalteng memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

“Nanti kita cek terlebih dahulu ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum),” terang Kabidhumas Polda Kalteng, Kombes Pol Kismanto Eko Saputro saat dihubungi Tribunkalteng.com, Rabu (15/3/2023).

Terpisah, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Wawan Wiraatmaja mengatakan jika itu keliru, data yang tertera bukan berada di Kalteng, setelah dilakukan pengecekan. 

Data yang bocor bukan data KPU Kalteng, karena ID Provinsi, ID Kabupaten beda, tapi nama Provinsi Kalimantan Tengah.

Pihaknya mengirim foto untuk mempertegas jika database di KPU Kalteng yang diduga bocor keliru alias tidak sesuai, memberikan tanda kotak kuning dan merah terhadap ID Kota dan ID Provinsi.

Bahkan pihak KPU Kalteng mengaku hasil patroli keamanan data yang dilakukan dan menemukan adanya dugaan kebocoran data, hanya untuk membantu memberikan peringatan.

Tentunya agar data masyarakat tidak dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, data base masyarakat Kalimantan Tengah adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi. (*)