Mata Lokal Memilih

NasDem Kalteng Tolak Proporsional Tertutup, Pengamat Sebut Pergantian Sistem Pemilu Perlu Waktu

Ketua DPW Partai NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menyatakan, tidak setuju atau menolak pemilu menggunakan sistem Proporsional tertutup.

|
Editor: Fathurahman
Dok. Tribunkalteng.com
Ketua DPW Partai NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menyatakan tidak setuju dengan pemilu menggunakan sistem Proporsional tertutup. 

TRIBUNKALTENG.COM,PALANGKARAYA-  Beredarnya kabar Pemilu 2024 mendatang dilakukan  dengan sistem proporsional tertutup mendapat tanggapan kalangan parpol di Kalteng, tokoh dan pengamat politik.

Meskipun hingga saat ini, MK belum memutuskan gugatan yang dilakukan kader parpol tertentu agar Pemilu 2024 mendatang tidak lagi menggunakan Sistem Pemilu Proporsional terbuka tetapi dilakukan secara tertutup.

Banyak kritikan yang muncul terkait munculnya wacana sistem pemilu proporsional tertutup yang masih di proses di MK tersebut.

Salah satunya tanggapan dari DPW Partai Nasional Demokrat atau Partai NasDem Kalteng, Hj Faridawaty Darland Atjeh

Mantan Ketua KPU Kalteng ini mengungkapkan, dia sangat tidak setuju dengan pemilu menggunakan sistem Proporsional tertutup tersebut.

Baca juga: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Pemilih Langsung Bisa Menentukan Figur Yang Dikehendaki

Baca juga: Ketua DPRD Palangkaraya Setuju Pemilu 2024, Dilaksanakan Dengan Sistem Proporsional Tertutup

Baca juga: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dinilai Pengurus Parpol di Kalteng Kemunduran Demokrasi

“Saya lebih mendukung sistem prorporsional terbuka yang saat ini masih berjalan. Sistem proporsional tertutup itu merupakan kemunduran berdemokrasi,” ungkapnya.

Dijelaskan Faridawaty, untuk sampai kepada tahapan seperti saat ini  sudah melalui proses yang sangat panjang dan masa sosialisasi yang berat dan memakan biaya besar.

“Sampai masyarakat mengerti cara memaknai berdemokrasi dengan cara yanag benar. Memilih calon yang benar-benar sesuai pilihannya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kalteng ini mengatakan, memilih figur secara langsung tentunya dengan sistem proporsional terbuka lebih pas.

“Bukan mendelegasikan hak memilihnya kepada partai politik. Itu namanya demokrasi pura-pura,” timpalnya.

Faridawaty, malah menampik, jika dikatakan, sistem proporsional terbuka akan membuat money politic atau politik uang semakin kencang.

Dia meminta jangan disesatkan seolah-olah, dengan sistem proporsional terbuka maka figur calon membayar masyarakat untuk memilih seseorang.

Sehingga lanjutnya, siapa yang punya uang banyak maka dia yang akan terpilih. “Buktinya ada saja tukang becak atau tukang gojek yang bisa  jadi caleg terpilih, tentu dalam sistem terbuka. Bahkan caleg yang tidak banyak uang ternyata bisa saja terpilih dua periode sebagai anggota dewan seperti yang ada di Partai NasDem. Ada juga di Gunung Mas, mahasiswa anak petani dengan ayah yang sudah wafat, hingga saat ini sudah 2 periode terpilih,” terangnya.

Dia menegaskan, meski figur yang banyak uang, ternyata banyak yang tidak terpilih dalam sistem proporsinal terbuka." Itu tentunya, tidak bisa dijadikan barometernya," ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kalteng Andrie Elie yang juga Mantan Rektor Universitas Palangkaraya , mengungkapkan, pada dasarnya pemilu itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga  sudah selayaknya pemilihan tetap dilakukan secara terbuka,  karena rakyat bisa memilih secara langsung untuk menentukan wakilnya di Lembaga legislatif.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved