Berita Kalteng

Perpanjangan PKP2B Perusahaan Tambang Kalteng Tak Berkontribusi Bagi Daerah Diusulkan Dihentikan

Gubernur H Sugianto Sabran, meminta pemerintah pusat tidak memperpanjangan(PKP2B) perusahaan tambang tidak berkontribusi bagi daerah.

Editor: Fathurahman
tribunkalteng.com/Fathurahman
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA -Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran, meminta  pemerintah pusat  tidak memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Perusahaan Tambang yang tidak berkontribusi bagi Kalimantan Tengah.

Gubernur H Sugianto Sabran meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi atas perizinan tersebut. Terutama menciutkan wilayah PKP2B yang berstatus konstruksi atau Operasi Produksi.

Diharapkan memberikan prioritas untuk mendapatkan IUPK pada area penciutan tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca juga: Penemuan Jenazah di Palangkaraya, Arnuni Kristin Dikenal Sosok Ceria dan Periang oleh Siswa

Baca juga: BKSDA Terima Laporan Babi Liar Hutan Kalteng Banyak Mati, Organ Bangkai Babi Diuji Klinis

Baca juga: Izin Terancam Dicabut, Tempat Hiburan Malam O2 Cafe dan Sport Bar Kota Palangkaraya Sepi Aktivitas

Sehingga ada kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, Pemeriantah Pusat diharapkan, tidak memperpanjang 2 (dua) PKP2B atas nama PT. Pari Coal dan PT. Ratah Coal yang berstatus eksplorasi dan akan berakhir pada tahun 2022.

Tindakan tegas Gubernur Kalimantan Tengah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut izin 2.078 perusahaan tambang mineral dan batubara yang tidak produktif dan tidak aktif membuat rencana kerja.

Ditegaskan Gubernur, bukan hanya yang tidak dikelola, tetapi perusahaan tambang yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

"Dampak dari perizinan yang merugikan masyarakat, selain kerusakan alam dan infrastruktur juga tidak berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di Kalimantan Tengah” ungkap Gubernur Kalteng usai memimpin Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 tahun 2022 dengan para Bupati dan  Wali Kota se-Kalimantan Tengah (4/1/22) lalu.

Setiap tahunnya Pemprov Kalteng harus merelakan milaran rupiah untuk  anggaran perbaikan infrastruktur jalan.

Sebagaimana Data dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, anggaran rehabilitasi infrastrukur jalan hampir setiap tahun sebesar 750 Miliar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved