Berita Palangka Raya

DPRD Palangka Raya Minta Pemko Tak Bergantung pada Dana Pusat, Dorong Inovasi Naikkan PAD

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menilai Pemerintah Kota perlu mencari cara baru dalam menggali potensi PAD Tahun 2026.

Penulis: Arai Nisari | Editor: Haryanto
TRIBUNKALTENG.COM/ARAI NISARI
WAWANCARA - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Hatir Sata Tarigan, saat menghadiri rapat paripurna ke-12 masa persidangan I tahun sidang 2025/2026 di ruang rapat paripurna DPRD Palangka Raya, Senin (3/11/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menilai Pemerintah Kota perlu mencari cara baru dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.
  • Itu penting agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat
  • Pemko harus berani berinovasi dan menggali potensi dari berbagai sektor agar PAD bisa meningkat.
 

 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menilai Pemerintah Kota perlu mencari cara baru dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya terus menurun.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan mengatakan, Pemko harus berani berinovasi dan menggali potensi dari berbagai sektor agar PAD bisa meningkat.

“Dengan begitu, kemandirian fiskal daerah juga akan semakin kuat,” ujarnya saat rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Senin (3/11/2025).

Baca juga: DPRD Palangka Raya Sebut Jawaban Wali Kota Fairid Cukup Jelas soal Solusi Penurunan Transfer Pusat

Hatir menekankan, langkah peningkatan PAD harus disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki Kota Palangka Raya, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah.

“Jangan hanya mengandalkan dana dari pusat. Sekarang zamannya Pemko harus punya inovasi sendiri untuk menambah pemasukan, misalnya lewat digitalisasi sistem pajak dan retribusi yang dikelola secara transparan dan profesional,” tegasnya.

Selain menyoroti sisi pendapatan, Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar pengelolaan APBD 2026 tetap efisien dan berorientasi hasil.

“Anggaran harus disusun realistis, terukur, dan punya arah pembangunan yang jelas. Prinsip transparansi dan efisiensi jangan ditinggalkan,” imbuhnya.

Masukan dari Fraksi Demokrat ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemko Palangka Raya dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved