Bupati Kotim Halikinnor Minta Pemerintah Pusat Tak Atur Detail Pemangkasan Anggaran Daerah

Ringkasan Berita:

• Bupati Kotim Halikinnor menegaskan agar pemerintah pusat untuk tidak secara detail melakukan pemangkasan anggaran pada 2026 mendatang.
• Hal itu menyesuaikan kondisi di masing-masing ddi daerah, yang berbeda-beda dan berdampak pada pelayanan publik dan masyarakat.
• Halikinnor pun sudah menyampaikan secara langsung ke Menteri Dalam Negeri melalui daring.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Rencana pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada 2026, mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). 

Bupati Kotim Halikinnor berharap, kebijakan efisiensi tersebut tidak dilakukan dengan menentukan secara langsung pos anggaran yang wajib dipangkas.

Halikinnor menegaskan bahwa daerah perlu diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing. 

Menurutnya, kondisi setiap daerah berbeda dan tidak bisa disamaratakan.

“Saya sudah menyampaikan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri melalui video call. Saya minta agar penentuan item yang harus dikurangi tidak dipatok dari pusat,” ujarnya, Jumat (14/11/2025). 

Ia menilai, jika pemerintah pusat menentukan pemangkasan secara spesifik, hal itu dapat mengganggu pembangunan di daerah yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas dasar, terutama infrastruktur.

“Kalau anggaran infrastruktur dibuat nol, kami akan kesulitan memperbaiki jalan rusak. Masyarakat pasti tetap datang ke bupati, bukan ke pemerintah pusat,” katanya.

Karena itu, Halikinnor menekankan, Pemkab Kotim bukan menolak efisiensi, tetapi ingin mekanisme yang lebih memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritasnya sendiri.

“Setiap daerah punya tantangan berbeda. Kotim tidak bisa disamakan dengan wilayah Jawa yang infrastruktur dasarnya lebih lengkap,” ujarnya.

Sebagai langkah persiapan, Pemkab Kotim mulai memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Baca juga: Proyek Bendungan Muara Juloi Mura Kalteng Berpotensi Mandek, Imbas Pemangkasan Anggaran Pusat

Baca juga: Bupati Kotim Akui Pelantikan Kadisdukcapil Sempat Tertunda karena Belum Turun SK dari Mendagri

Meski demikian, Halikinnor memastikan  kebijakan tersebut tidak akan mengorbankan masyarakat.

“Kami akan mencari peluang pendapatan, tapi tidak dengan cara yang membebani warga. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tetap menjaga performa meski anggaran terbatas.

“Di tengah keterbatasan, target kinerja harus tetap tercapai. Kita harus bekerja lebih efektif,” pungkasnya.