Sistem Biometrik BPJS Dikeluhkan Warga Kotim, Anggota DPRD Desak Evaluasi oleh Pemda

Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data peserta BPJS. 

Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya klaim layanan yang masih menggunakan identitas pasien yang sudah meninggal dunia.

“Karena itu, digunakan validasi biometrik berupa sidik jari atau face recognition agar peserta yang datang benar-benar sesuai dengan data yang terdaftar. Tapi pasien anak-anak dan kondisi gawat darurat dikecualikan,” jelas Dadang.

Sementara antrean panjang yang terjadi di RSUD dr Murjani disebut karena keterbatasan alat verifikasi. 

Pihak BPJS berencana menambah empat unit perangkat baru agar proses validasi bisa berjalan lebih cepat.

Baca juga: Muhammad Ramadhana Rahman Dilantik jadi Anggota DPRD Kotim PAW Ahyar Umar

Baca juga: Demo Hari Ini, Ketua DPRD Kotim Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Aspirasi Warga Terkait Lahan Sawit

“Face recognition sebenarnya jauh lebih cepat dibanding fingerprint, hanya dua sampai tiga detik. Jadi kalau alatnya ditambah, antrean bisa terurai,” ujarnya.

Dadang berharap BPJS dan pihak rumah sakit segera memperbaiki sistem agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. 

“Tujuan kita sama, memastikan masyarakat dapat pelayanan terbaik tanpa ribet urusan administrasi,” pungkasnya.